Relokasi Ditolak Presiden Perintahkan Percepat Pembangunan Infrastruktur di Asmat

"Tahapan pertama infrastruktur. Ini harus segera dirampungkan. Agar yang terisolasi ini bisa terbuka. "

Rabu, 24 Jan 2018 13:00 WIB

Presiden Joko Widodo dan kepala daerah di Papua bahas gizi buruk dan campak di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asmat dipercepat. Hal itu dilakukan setelah usulan relokasi masyarakat Asmat dinilai sulit dilakukan oleh pemerintah daerah Papua.

Jokowi meminta akses menuju distrik-distrik di Asmat diperbaiki. Dengan begitu  transportasi, bahan makanan, dan layanan kesehatan bisa lebih mudah menjangkau.

"Tahapan pertama infrastruktur. Ini harus segera dirampungkan. Agar yang terisolasi ini bisa terbuka. Setelah itu, baru kita membangun pertaniannya. Karena ini urusan pangan, tidak mungkin lagi mereka berpindah-pindah untuk mencari pangan," ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Setelah infrastruktur selesai, ia memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengembangkan pertanian di daerah tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan bahan makanan. Selain itu, petugas kesehatan juga diharapkan akan lebih mudah menjangkau masyarakat.

Sebelumnya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pemerintah daerah Papua menilai relokasi masyarakat Asmat tidak mungkin dilakukan. Bupati Asmat Elisa Kambu menjelaskan upaya itu akan terkendala dengan budaya setempat dan masalah-masalah terkait hak ulayat.

Jokowi sempat menyatakan bahwa bantuan ke Asmat selama ini terkendala masalah medan yang berat. Karena itu ia mengusulkan upaya relokasi masyarakat ke tempat yang lebih dekat dengan pusat kota.

Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengatakan tidak mungkin merelokasi warga.

"Relokasi ke tempat baru tidak mungkin. Kita akan lakukan perbaikan premukiman masyarakat di sekitar di distrik mereka tinggal. Itu yang akan dibenahi. Karena memindahkan orang tidak segampang itu," ujar Wentius usai rapat di Istana Bogor, Selasa (23/1).

 Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.