Menuai Protes, Pemerintah Alihkan Impor Beras ke Bulog

"Yang tadinya direncanakan melalui pelaksana peraturan menteri perdagangan, dialihkan."

Senin, 15 Jan 2018 15:21 WIB

Ilustrasi: Beras Bulog. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah mengalihkan impor beras dari PT Perusahaan Perdagangan Indoinesia ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengatakan pengubahan dilakukan berdasarkan Perpres 2016.

"Yang tadinya direncanakan melalui pelaksana peraturan menteri perdagangan, dialihkan. Impor yang tadinya direncakan itu, dan pemerintah mengubahnya menjadi impor beras melalui berdasarkan perpres 48 tahun 2016," terang Darmin dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (15/1/18).

Dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2016 dikatakan bahwa, pemerintah memberi penugasan kepada Bulog untuk melakukan impor dalam rangka stabilisasi harga beras, meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan juga menjaga ketersediaan beras di masyarakat.  Darmin mengatakan, mulai hari ini Bulog akan bergerak, sehingga impor datang sesegera mungkin. 

Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita  mengatakan, kebijakan pengalihan tugas itu karena menilai Bulog lebih fleksibel dalam mengimpor. Enggartiasto juga mengklaim saat ini harga beras mulai turun, lantaran Bulog juga melakukan operasi pasar.

"Yang semula dilakukan PPI berdasarkan Permendag, sekarang Rakor menugaskan Bulog. Sehingga, sekarang ada pergantian, tidak lagi PPI yang mengimpor, tetapi ini lebih ke beras umum, lebih fleksibel dan lebih cepat, dan  langsung penugasan diberikan pada Bulog. Proses administrasi segera kita selesaikan dalam sehari-dua hari. Sehingga yang beras segera masuk," kata Enggartiasto di kantor Menko Perekonomian, Senin (15/01/2018).

Enggartiasto mengatakan, impor beras oleh Bulog tersebut adalah untuk beras putih dengan tingkat kepecahan sebesar 0 hingga 5 persen dan 5 hingga 25 persen. Menurutnya, kriteria bisa lebih bervariasi apabila tugas impor diberikan pada Bulog. Adapun jika menugaskan PPT, perusahaan tersebut hanya bisa mengimpor beras khusus.  Enggartiasto juga menjamin proses administrasi akan berlangsung cepat, sehingga target beras impor sampai ke Indonesia akhir Januari bisa tercapai.

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti  memastikan  siap mengimpor beras. Usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Djarot berjanji akan berupaya mempercepat proses admnistrasi   sehingga pasokan beras impor segera tiba.

"Saya mulai proses administrasi awal, sampai barangnya tiba. Yang harus saya lakukan bagaimana administrasi dipercepat. Pada umumnya barang itu baru siap gerak dari sana 20 hari setelah LC dibuka. Kesempatan percepat barang datang ada di proses administrasi," ujar Djarot di Jakarta, Senin(15/1).

Bulog akan mengimpor beras jenis medium. Data terakhir sampai hari ini harga beras medium berkisar Rp 10-12 ribu per kilogram. Sebelumnya, pemerintah menugasi Perusahaan Perdagangan Indonesia(PPI) untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Namun keputusan itu menuai kritik, termasuk dari Ombudsman RI. Rapat terakhir Kemenko Perekonomian memutuskan mengembalikan tugas impor ke Bulog.

Harga Beras

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Andrianto Wahyu Adi mengatakan, harga beras di pasaran saat ini cukup tinggi dan cenderung naik terus. Menurutnya, tingginya harga beras di pasaran merupakan indikasi kurangnya pasokan.

Wahyu mengatakan, Bulog rutin menggelar operasi pasar untuk menekan kenaikan harga beras. Ia menambahkan, Bulog juga memantau fluktuasi harga di setiap daerah setiap hari.

"Kami setiap hari memantau harga dari divisi regional kami. Mereka akan melaporkan harga yang mereka survei dari daerah-daerah. Memang harganya sudah di atas harga patokan Pemerintah. Harganya sudah tinggi dan cenderung naik terus. Kalau melihat supply dan demand ini indikasi pasokannya sedang kurang," kata Wahyu di Komplek Parlemen RI, Senin (15/01/18).

Wahyu menjabarkan, harga gabah kering petani di beberapa tempat sudah mencapai Rp 4.800 perkilogram hingga Rp 5.500 perkilogram. Ia mengatakan, harga tersebut jauh dari harga patokan Pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700 perkilogram untuk gabah kering petani.

"Harga tertinggi kami pernah mencatat Rp 6.700 perkilogram untuk gabah kering petani," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.