Lantik Menteri Baru, PKB Pertanyakan Jokowi Tak Ganti Airlangga

"Di awal pembentukan Kabinet oleh Jokowi semacam ada kesepakatan bersama ketua umum tak boleh jadi menteri kabinet,"

Rabu, 17 Jan 2018 10:43 WIB

Empat pejabat yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsdya Yuyu Sutisna di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (17/1/2018). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),  Lukman Edy, mempertanyakan visi Presiden Joko Widodo tentang menteri di kabinetnya yang tak boleh merangkap ketua umum partai. Hal itu disampaikan Edy menanggapi jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian yang merangkap Ketua Umum Partai Golkar.

Edy mengatakan, diawal pembentukan Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi ada kesepakatan jabatan menteri tak boleh merangkap ketua umum partai.

"Memang dalam Undang-undang Kementerian Negara kan tidak ada keharusan ketua umum partai tidak boleh sebagai anggota kabinet. Maka sebelumnya saat SBY menjadi Presiden banyak ketua umum jadi menteri. Tapi di awal pembentukan Kabinet oleh Jokowi semacam ada kesepakatan bersama ketua umum tak boleh jadi menteri kabinet," kata Edy di Komplek Parlemen RI, Rabu (17/01/18).

Calon Gubernur Riau itu tak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi mengubah visinya bahwa jabatan menteri boleh merangkap ketua umum partai. Edy mengatakan, hal itu merupakan hak sepenuhnya Jokowi selaku kepala pemerintahan.

Meski demikian, Edy optimis jika Jokowi akan memegang visinya tentang hal tersebut. Ia mengatakan, jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian pada akhirnya akan diganti oleh Jokowi.

"Kalau feeling saya ini belum saja," ujarnya.

Hari ini, Presiden Jokowi pagi ini  melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Idrus menggantikan Khofifah yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Namun Airlangga Hartarto tetap menduduki jabatannya sebagai Menteri Perindustrian meski merangkap Ketua Umum Partai Golkar.

Selain itu, Jokowi juga melantik eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Selanjutnya, Agum Gumelar mengisi posisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Marsdya Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.