Kunjungi Nauru, Agar Tak Dukung Kemerdekaan Papua?

"Kita punya beberapa dukungan pembangunan buat Nauru apakah dalam bentuk kerjasama ekonomi,"

Kamis, 25 Jan 2018 11:22 WIB

Ilustrasi: Aksi desak referendum di Papua. (Foto: KBR/Arie N.)

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengunjungi Rapublik Nauru bulan ini.  Kedatangan Wiranto menurut Wakil Menteri Luar Negeri Mohammad Fachir atas undangan dari Presiden Nauru Baron Waqa untuk menghadiri 50 tahun kemerdekaan negara itu.

Selain itu, menurutnya, Wiranto juga akan membicarakan kemungkinan peningkatan kerjasama di antara Indonesia dengan negara yang berjarak 500 kilometer dari Papua itu.

"Tentu kita punya beberapa dukungan pembangunan buat Nauru apakah dalam bentuk kerjasama ekonomi, capacity building. Nanti juga ada beberapa bagian (lain) akan disampaikan pada kesempatan ini," ujar Fachir di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (24/1).

Dia membantah bantuan yang ditawarkan   sebagai   imbalan politik agar Nauru tidak mendukung kemerdekaan Papua. Maret tahun lalu, Nauru merupakan satu dari tujuh negara Pasifik yang mendorong PBB menyelidiki dugaan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun Desember 2017, saat berkunjung ke Indonesia, Presiden  Baron Waqa seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Nauru mendukung pemerintah Indonesia.

"Nauru mendukung kita. Mendukung NKRI. Saya tidak melihat ada permasalahan dengna Nauru. Bahwa kemudian dia mem-backup kita, itu saya pikir karena memang didasarkan pada prinsip pengakuan terhadap otoritas Indonesia, sekaligus tidak mencampuri urusan dalam negeri," jelas Fachir.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wakapolri Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus terkait Rencana Kembalinya Rizieq

  • JK Bantah Asian Games 2018 Kekurangan Dana
  • 5 Kecamatan di Karo Gelap Gulita Akibat Erupsi Sinabung
  • Netanyahu Kecam Pernyataan PM Polandia Soal Dalang Holocaust

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.