Suap Reklamasi Teluk Jakarta, Alasan KPK Banding Vonis Sanusi

"Karena ada sejumlah aset yang tidak diterima oleh hakim untuk dilakukan perampasan dan kedua ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dikabulkan"

Kamis, 05 Jan 2017 18:46 WIB

Terdakwa kasus suap pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta, M Sanusi, mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/12). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis tujuh tahun eks Ketua Komisi Pembangunan, DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Sanusi adalah penerima suap dari salah satu pengembang terkait pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada sejumlah tuntutan jaksa yang tidak dikabulkan hakim.

"Terhadap putusan dengan terdakwa Sanusi sudah diputuskan mengajukan banding. Banding diajukan kemarin 4 Januari 2017, alasan banding pertama karena ada sejumlah aset yang tidak diterima oleh hakim untuk dilakukan perampasan dan kedua ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dikabulkan terkait dengan pencabutan hak politik," kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (05/01/2017).

Ada tiga dari sepuluh aset Sanusi yang tidak berhasil dirampas KPK untuk negara. KPK meyakini tiga aset yang bernilai Rp 20 miliar tersebut diperoleh Sanusi dari hasil korupsi. Kata Febri, pencabutan hak politik penting bagi KPK lantaran untuk mencegah kerugian negara lebih besar lantaran banyak aktor politik yang korup.

"Terkait pencabutan hak politik kami harap MA (Mahkamah Agung) terutama, fenomena banyak aktor politik terlibat dan mencegah kerugian lebih besar kalau pemimpin politik akan memimpin kembali," pungkas bekas aktivis antikorupsi tersebut.

Selain itu, kata Febri, sanksi pidana penjara yang masih di bawah tuntutan jaksa. Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor pimpinan Sumpeno menyatakan Sanusi terbukti menerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur Agung Podomoro Land Tbk, Ariesman Widjaja. Ia juga terbukti melakukan pencucian uang untuk menyamarkan aset hingga miliaran rupiah.

Vonis Sanusi lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yakni, 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Hakim juga menolak tuntutan jaksa untuk mencabut hak politik Sanusi.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.