Pembubaran FPI? Ini Kata Menkopolhukam Wiranto

"Nyata-nyata itu mengganggu ketentraman umum, memaksakan kehendak, mengancam, tentu ada hukumnya. Itu kita akan laksanakan hukum secara tegas,"

Selasa, 17 Jan 2017 22:37 WIB

Ilustasi: Demo FPI di Mabes Polri. (Foto: KBR/Gilang R.)


KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan bakal memberi sanksi ormas FPI  jika terbukti melanggar hukum. Wiranto mengatakan  bakal melaksanakan hukum secara tegas.

"Dengan demikian maka sudah jelas bahwa kalau ada kelompok masyarakat tertentu, oknum tertentu, organisasi tertentu yang melakukan satu langkah-langkah yang ternyata melanggar hukum di atas batas kepatutan dan nyata-nyata itu mengganggu ketentraman umum, apakah ujaran kebencian atau fitnah atau memaksakan kehendak, mengancam, tentu ada hukumnya. Itu kita akan laksanakan hukum secara tegas," kata Wiranto di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/01/2017).

Menurut Wiranto untuk membubarkan ormas, dibutuhkan suatu tahapan tertentu. Panglima ABRI era Soeharto itu mengatakan tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara kebebasan demokrasi dengan penerapan hukum.

"Indonesia itu negara demokrasi tapi juga negara hukum demokrasi itu harus disandingkan dengan hukum. Kalau demokrasinya terlalu bebas hukumnya lemah maka negeri kita akan kacau," ujar Wiranto.

Wiranto menambahkan demonstrasi adalah kebebasan menyatakan pendapat. Meski begitu, kata dia, kebebasan dalam demokrasi tidak boleh sebebas-bebasnya.

"Demonstrasi itu silakan jalan terakhir. Tatkala komunikasi itu buntu, tatkala komunikasi belum dibuat belum dilaksanakan lalu demonstrasi dengan mengancam 'kalo tidak maka' nah itu kan mengancam," imbuh Wiranto.

Sebelumnya muncul desakan agar ormas FPI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas yang beraliran garis keras maupun berpaham antipancasila dibubarkan. Desakan pembubaran ormas itu menguat di media sosial.

Pada 2008, The International Crisis Group (ICG) menyebut FPI sejak awal berdiri telah diasosiasikan dengan Panglima ABRI, Wiranto dan eks Pangkostrad Djadja Suparman. FPI dikaitkan dengan pejabat TNI lantaran pernah menjadi Pasukan Pengaman Masyarakat Swakarya (PAM Swakarsa) yang bertugas membendung aksi mahasiswa pada 1998.

Kapolda Metro Jaya, Muhammad Iriawan pada Senin (16/01/2017) menyatakan FPI adalah ormas intoleran. Pernyataan itu dilontarkan Iriawan bertepatan dengan demonstrasi ribuan anggota FPI di Mabes Polri yang menuntut pencopotan dirinya.

Demonstran yang dipimpin Rizieq Shihab itu menuding Iriawan mengadu domba FPI dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat aksi 4 November 2016 yang berujung ricuh.  FPI juga mendesak Kapolri Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan. Demo itu adalah buntut dari bentrokan antara FPI melawan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung, pada pekan lalu.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi