KM Zahro Express. (Sumber: Redy Tour)


KBR, Jakarta- Kementerian Perhubungan  tidak mempersalahkan apabila gambar rancang bangun   dibuat setelah kapal sudah jadi meski dalam situs Kemenhub, dituliskan rancang bangun adalah salah satu syarat sebelum mengajukan izin.  Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi beralasan, saat ini banyak sekali kapal di seluruh Indonesia, terutama kapal nelayan tradisional yang bahkan tidak memiliki izin sama sekali.

Kata Budi saat ini yang terpenting Kemenhub  tengah mengusahakan agar seluruh pemilik kapal   mengurus izinnya.

"Jadi kita lihat, kan sebenarnya pelayaran rakyat ini  memang tidak tertata dengan baik yah. Jadi nanti kita lihat faktanya seperti apa. Kita tidak mau take side memutuskan yang akhirnya  merugikan masyarakat banyak. (Tapikan keselamatan juga penting?), Keselamatan iya, tetapi tidak salah juga dia bangun  terus nanti kita evaluasi, tidak salah juga kan. Karena sekarang ini memang banyak juga kapal-kapal ikan yang sudah jadi bahkan tak berizin," ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden, Istana Negara, Kamis (05/01).

Dia berjanji bakal membenahi sedikit demi sedikit semua permasalahan yang ada di sektor pelayaran rakyat. Yang terdekat yang bakal dia lakukan adalah   menambahkan beberapa syarat baru, terutama dalam sektor keamanan dan pengamanan demi memperbaiki tata laksana pelayaran rakyat. Hanya saja dia tidak menjelaskan soal apa saja syarat-syarat baru tersebut.

"Itu nanti, sedang dibicarakan. Yang pasti harus diakui terkait masalah ini dan yang harus kami janjikan, pelayaran rakyat ini harus dihidupkan karena ini hajat masyarakat banyak, banyak pengusaha lokal yang bergerak dalam bidang itu dan yang terpenting masyarakat suka itu. Ini sedang dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa ke Pulau Tidung, nanti tinggal kita lihat untuk diterapkan di pelabuhan lain," ucapnya.

Terkait peristiwa terbakarnya kapal Zahro Express, dia meminta semua pihak bersabar menunggu rekomendasi final KNKT yang saat ini masih melakukan penyelidikan.

Sebelumnya, Pembangunan kapal Zahro Express dilakukan tanpa ada gambar rancang bangun kapal. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono mengakui selama ini pemerintah memang memberikan kelonggaran bagi industri pembuatan kapal tradisional.

Sementara itu, pengamat transportasi universitas Soegiapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyatakan prosedur rancang bangun kapal Zahro menyalahi aturan. Djoko mengatakan rancang bangun tetap berlaku meski kapal itu dianggap kapal tradisional. Dia  mencurigai ada orang di Kementerian Perhubungan yang bisa meloloskan izin kapal tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!