Komnas HAM: Tidak Berubah, Jawa Barat Masih Juara Intoleransi

"Daerah yang menempati ranking pertama seperti tahun-tahun sebelumnya adalah Jawa Barat. Angkanya ada 21 pengaduan, disusul DKI Jakarta angkanya itu 19 pengaduan."

Selasa, 10 Jan 2017 19:24 WIB

Peristiwa ormas membubarkan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal 2016 di Gedung Sabuga Bandung, 6 Desember 2016. (Foto: Twitter)

KBR, Jakarta - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menempatkan Provinsi Jawa Barat di urutan teratas daftar daerah dengan jumlah pengaduan kasus intoleransi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi di Indonesia.

Koordinator bidang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Djayadi Damanik menyebutkan pengaduan itu mulai dari pelarangan pendirian gereja, pelarangan KKR di Bandung dan beberapa pelarangan kegiatan masjid Ahmadiyah.
 
"Daerah yang menempati ranking pertama seperti tahun-tahun sebelumnya adalah Jawa Barat. Angkanya ada 21 pengaduan, disusul DKI Jakarta angkanya itu 19 pengaduan. Yang penting kami catat adalah, yang mengalami perubahan, dulu tahun 2015 Sulawesi Utara pengaduannya hanya satu. Sekarang Sulawesi Utara menempati ranking ketiga dengan 11 pengaduan. Ini yang baru, baru dalam arti menambah jumlah pengaduan di daerah ini," kata Djayadi Damanik di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Baca: Kapolri Perintahkan Kapolda Jawa Barat Cegah Intoleransi   

Djayadi Damanik menambahkan, jumlah pengaduan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015.

"Kalau ditelisik lebih dalam, jumlah pengaduan tahun 2015 itu 87 pengaduan. Di tahun 2016 menjadi 97 pengaduan. Tahun 2014 itu jumlah pengaduannya 76. Ini memprihatinkan," ujarnya.

Berdasarkan catatan dari lembaga Setara Institute, Provinsi Jawa Barat terus menjadi 'juara' daerah intoleransi sejak 2004. Penilaian serupa juga dikeluarkan lembaga The Wahid Institute atau kini bernama Wahid Foundation sejak beberapa tahun lalu.

Dalam survei tahun 2016, Wahid Foundation menyebutkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan kasus radikalisme dan intoleransi tertinggi di Indonesia yang dibungkus agama. Hal ini bertolak belakang dengan kultur Sunda yang justru sangat mengakar dan sudah menelurkan banyak tokoh hebat di bidang kerukunan dan kebangsaan.

Berdasarkan catatan LBH Bandung, sepanjang 2005 hingga 2011 saja terjadi 383 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi kebebasan berkeyakinan di Jawa Barat.

Sementara itu lembaga The Islah Center menyebutkan di Jawa Barat saat ini terdapat 41 peraturan daerah yang dianggap diskriminatif terkait kehidupan beragama dan berkeyakinan.

Baca: Jawa Barat Juara Intoleransi 9 Tahun Berturut-turut   

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.