Anggota komunitas LGBT di Delhi Queer Pride Parade. (Foto: Bismillah Geelani)

Anggota komunitas LGBT di Delhi Queer Pride Parade. (Foto: Bismillah Geelani)

Komunitas LGBT di India menggelar perayaan tahunan ke-8 Queer Pride Parade di ibu kota New Delhi pekan lalu.

Seperti yang dilaporkan Bismillah Geelani, ribuan orang menyuarakan perlawanan terhadap diskriminasi dan menuntut hak untuk hidup dan mencintai secara bebas.

Sekitar tiga ribuan orang bernyanyi, menari dsan bersorak di jalanan di pusat kota Delhi. Mereka merayakan Queer Pride Parade Delhi yang ke-8.

Suasana kota menjadi hidup dengan kostum warna-warni dan alunan drum yang dimainkan komunitas LGBT dan para pendukungnya. Mereka membawa bendera pelangi, balon dan spanduk. Pawai ini untuk menyuarakan hak-hak mereka. 

Banyak peserta mengenakan masker dan rambut palsu warna-warni. Juga yang melukis gambar hari di wajah mereka.

“Perjuangan kami sudah berlangsung lama. Komunitas LGBT makin sadar akan hak-hak mereka. Perjuangan kami bukan hanya soal hak-hak seksual, tapi juga hak dasar dan nilai-nilai demokrasi. Apa yang kami inginkan adalah kesetaraan, persamaan hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi,” kata salah satu peserta, Vimal Bhai, yang berusia 55 tahun.

Tuntutan utama komunitas LGBT adalah agar pemerintah mencabut bab 377 dalam UU Pidana India yang mengkriminalisasi homoseksualitas.

Ini adalah hukum era kolonial yang menganggap homoseksualitas sebagai pelanggaran serius dan bisa dihukum dengan hukuman penjara minimal 10 tahun.

Ini penjelasan advokat senior Mahkamah Agung, Anand Grover.

“Bunyinya sebagai berikut: siapa saja yang berhubungan badan secara sukarela dengan seorang pria, perempuan atau hewan, yang bertentangan dengan alam, dihukum dengan hukuman penjara hingga 10 tahun atau seumur hidup. Inggris, ketika memberlakukan hukum ini pada 1870-an, punya gagasan tertentu soal seksualitas dan mereka tidak merestui hubungan seksual selain heteroseksual.”

Pada 2009, Pengadilan Tinggi Delhi membatalkan UU itu dengan alasan melanggar hak-hak kesetaraan, privasi dan martabat yang dijamin konstitusi.

Tapi tahun lalu Mahkamah Agung mengesampingkan putusan pengadilan tinggi, dengan mensahkan UU yang mengkriminalisasi homoseksualitas.

Namun, MA menyatakan terserah pada DPR untuk memutuskan apakah hukum itu harus tetap berada dalam kitab undang-undang atau dihapus. 

Tapi bukannya mengatasi persoalan itu, pemerintah kini malah mengajukan ‘permohonan kuratif’ di mana pemerintah meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali keputusannya.

Pemerintah, kata aktivis transgender Lakshmi Tripathi, hanya buang-buang waktu.

“Partai politik harus berhenti bermain-main, karena mereka bermain dengan kehidupan jutaan orang. Kami seumua sudah dewasa dan jika orang dewasa di negeri ini punya hak untuk memberikan suara, mengapa hak seksualitas kami ditolak? Jika Mahkamah Agung mengatakan parlemen harus mendiskusikan masalah ini, anggota parlemen harus punya keberanian untuk membela kebebasan berekspresi.”

Meski beberapa individu dalam partai berkuasa Partai Bharatiya Janata atau BJP menganjurkan pembatalan aturan itu, tapi partai sangat menentang gagasan itu.

Kebanyakan pemimpin BJP menganggap komunitas LGBT itu penyakit.

Termasuk anggota senior partai, Subramaniam Swami.

“Partai kami telah beberapa kali menyatakan kalau homoseksualitas dan lesbianisme adalah kelainan genetik dan mereka tidak boleh didiskriminasi dalam pekerjaan dan dikucilkan secara sosial. Tapi kita tidak bisa merayakan, mempublikasikan atau menganjurkannya.”

Banyak aktivis gay seperti Akhil Katiyal tidak mengharapkan terobosan apapun di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Pada pawai ini Katiyal membawa spanduk bertuliskan ‘Homo benci BJP’

“Itu partai yang homofobik. Menteri Dalam Negeri mereka mengatakan homoseksualitas tidak wajar dan akan selalu mendukung aturan seperti dalam bab 377. Mereka punya sejarah panjang anti-perempuan dan agenda regresif. Ide kemajuan dan pembangunan mereka tidak inklusif dan mereka berkuasa memakai nasionalisme Hindu. Sangat sia-sia berharap sesuatu yang baik dari pemerintah seperti itu,” kata Katiyal.

Tapi bukan hanya BJP. Hampir semua kelompok agama menentang tuntutan komunitas LGBT untuk membatalkan aturan itu. 

Kelompok Hindu, Muslim dan Kristen punya pendapat yang sama dengan BJP.

“Ini bertentangan dengan ajaran semua agama. Itu sebabnya kami bersatu melawannya. Homoseksualitas merupakan ancaman serius bagi sistem keluarga, kepercayaan dan peradaban secara keseluruhan,” kata Omkaranand Saraswati, pemuka agama Hindu.

Tapi Katiyal mengatakan waktu berubah dan begitu pula pola pikir. Dia yakin cepat atau lambat mereka akan mendapatkan hak mereka.

“Ketika kami melakukan pawai yang pertama jumlah kami hanya 800 orang. Tapi hari ini jumlah kami ribuan. Ada perubahan... Penerimaan sosial terus berubah dan makin banyak jumlahnya. Kami skeptis karena Parlemen tidak melakukan apa-apa, tapi kami berharap pengadilan akan menyelamatkan kami dan membuat perjalanan ini lebih mudah bagi kami,” harap Katiyal.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!