Anak-anak pengungsi Rohingya tidak menerima bantuan di kamp pengungsi. (Foto: Phyu Zin Poe)

Anak-anak pengungsi Rohingya tidak menerima bantuan di kamp pengungsi. (Foto: Phyu Zin Poe)

Selama tiga tahun Khin Mar Saw tinggal di pondok bambu berukuran satu meter persegi di kamp pengungsian Sittwe. Dia tinggal bersama tujuh anggota keluarganya. Mereka bertahan hidup sepenuhnya dari lembaga pemberi bantuan.

Ini waktunya makan siang. Khin Mar dan saudara perempuannya sedang menyiapkan makanan untuk keluarga mereka. Dia bertanya pada saudaranya dimana jatah kacang mereka. Saudaranya menjawab kalau dia sudah menjualnya.

Ketika kekerasan komunal antara Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya meletus pada 2012, mereka meninggalkan rumah perahu mereka lalu tinggal di kamp pengungsi di Sittwe.

“Saat itu saya sedang hamil. Saya sangat lapar tapi tidak punya uang untuk beli makanan. Saya ingin makan apel, jeruk atau mi Arakan. Tapi saya tidak bisa. Untuk makan sederhana saja kami harus berjuang. Sebelum melahirkan, saya ingin bunuh diri. Saya tidak punya tenaga dan tekanan darah saya rendah. Saya tidak punya makanan yang bergizi bagi bayi saya. Saya butuh waktu tiga hari untuk melahirkan dia dan kini dia telah pergi,” kisah Khin Mar Saw.

Bayi laki-lakinya meninggal saat berusia tujuh bulan akibat kekurangan gizi.

Ada sekitar 120 ribu pengungsi yang tinggal di kamp itu yang hidup dari bantuan program pangan dunia (WFP). Tiap bulan dia mendapat 10 kilo beras, 150 gram kacang dan seliter minyak.

Tapi tidak ada bantuan seperti arang untuk memasak.  Kamp itu juga tidak punya listrik sehingga dia harus menjual berasnya agar bisa memasak.

“Kalau saya kehabisan batubara saya akan menjual beras untuk membelinya. Atau saya akan jual beras kalau saya sakit dan tidak punya uang buat beli obat,” kata Khin Mar Saw.

Pekan lalu, sebuah surat kabar milik pemerintah melaporkan para pengungsi hidup berkecukupan di kamp dan menjual jatah bantuan yang mereka terima.

Tapi Khin Mar Saw mengatakan bantuan bulan ini belum diterimanya. “Bantuan terlambat tiga minggu, sehingga kami harus meminjam makanan dari desa terdekat. Begitu bantuan datang, kami harus membayarnya.”

Kamp itu dijaga ketat sehingga para pengungsi hanya bisa bepergian sejauh delapan kilometer dari kamp.

Tidak ada angka resmi berapa banyak pengungsi yang mencoba melarikan diri. Petugas imigrasi Arakan mengatakan ada sekitar 195 orang yang kembali ke kamp setelah perjalanan yang mengerikan itu.

Tidak ada tindakan yang diambil terhadap pengungsi yang lari itu tapi pemerintah mengejar para calo yang membantu mereka. Sejauh ini pemerintah telah menangkap tujuh tersangka calo yang kemungkinan akan dijerat dengan UU Anti-perdagangan orang.

Para pengungsi di sini ingin kembali ke desa mereka atau pergi dan menjadi pengungsi di negara lain. Dan banyak yang tewas karena melakukannya.

“Program Pangan Dunia (WFP) berencana mengurangi jumlah bantuan makanan untuk pengungsi tapi pemerintah kita bernegosiasi dengan mereka agar mereka tetap melanjutkan bantuannya. Karena pemerintah tidak punya kapasitas untuk menyediakan makanan bagi pengungsi. Tapi WFP tidak mau membantu untuk waktu yang lama,” jelas Hla Thein, juru bicara pemerintah negara bagian Arakan.

Untuk mencari jalan keluar jangka panjang, dia mengatakan pemerintah berencana memindahkan pengungsi ke daerah lain.

“Kami berencana memulihkan hidup mereka. Sekarang, kami sedang membangun rumah untuk mereka. Kalau sudah selesai, kami akan memindahkan mereka ke sana dan mereka mulai bisa bekerja. Para pengungsi akan kami pindahkan salah satunya ke desa Khangdoatkhar. Di sana para pengungsi bisa bertani atau mencari ikan untuk bertahan hidup,” tambahnya.

Rencana ini sudah dibahas selama tiga tahun tapi sampai sekarang belum ada realisasinya.

Sambil menunggu, ibu seperti Sein Sein berupaya mati-matian untuk menjaga anak-anaknya bisa bertahan hidup dengan sedikit makanan yang mereka miliki.
 
“Apa yang bisa kami lakukan? Kami terpaksa menahan lapar agar anak-anak kami bisa makan.”

Maung Hla, pengungsi yang menyalurkan makanan, mengatakan pemerintah tidak mengizinkan WFP menyalurkan bantuan untuk para bayi.

“Kami memberitahu WFP soal bayi-bayi yang baru lahir tapi mereka bilang tanpa persetujuan pemerintah mereka tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Maung Hla.

Tapi pemerintah membantahnya dan WFP tidak bersedia berkomentar soal ini.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!