Poster film Udta Punjab di bioskop India. (Foto: Jasvinder Sehgal)

Poster film Udta Punjab di bioskop India. (Foto: Jasvinder Sehgal)

Sebuah film India yang kontroversial, memotret penyalahgunaan obat-obatan di negara bagian Punjab. Film ini akhirnya bisa tayang di bioskop. Ini terjadi setelah ada intervensi pengadilan.

Badan sensor film awalnya meminta 100 adegan di film berjudul ‘Udta Punjab’ dipotong. Terutama adegan yang menggunakan bahasa yang dianggap kasar dan konten yang dianggap menyinggung.

Tapi para pembuat film itu melawan dan membawa kasus ini ke pengadilan. Mereka menyebut lembaga itu telah melanggar kebebasan berekspresi.

Kita simak selengkapnya kisah yang disusun Jasvinder Sehgal berikut ini.  

Pertunjukan siang film berjudul "Udta Punjab" baru saja selesai di bioskop Raj Mandir di Jaipur, Rajasthan.

Reaksi beragam pun datang dari para penonton.

Neeraj Sharma, 40 tahun, wisawatan dari Punjab, mengaku terkesan.

Menurutnya film ini adalah gambaran nyata soal penyalahgunaan obat-obatan dan bagaimana narkoba merusak hidup anak muda di negara bagian Punjab.

Kritikus film lokal bernama Sudheer Srivastava, 32 tahun, punya pandangan berbeda.

“Kebebasan berekspresi bukan berarti membesar-besarkan isu sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Film ini hanya menyoroti masalah narkoba dan tidak memberi jalan keluar. Ini lebih seperti film dokumenter dan kurang menghibur serta glamor. Dan film ini penuh dengan kata-kata kasar yang tidak perlu sama sekali,” kata Sudheer.

Tapi Neeraj mengatakan bahasa kasar adalah pusat dari film ini.

Bahasa kasar itu kata dia membawa suasana nyata dan keaslian pada film ini. Tanpa itu, ini akan menjadi film yang sangat berbeda.

Film "Udta Punjab" harus melalui proses yang berat untuk bisa tayang di bioskop-bioskop.

Lembaga Sertifikasi Film India awalnya meminta 89 adegan di film itu dipotong agar bisa ditayangkan. Sebagian besar adalah adegan yang mengungkap buruknya masalah narkoba di Punjab dan bahasa yang kasar.  

“Karena semua film dibuat untuk ditonton masyarakat umum, maka pemerintah membuat panduan. Anggota lembaga ini secara ketat menjalankan panduan itu. Sejak saya jadi ketua, 78 persen film ditayangkan tanpa ada sensor sama sekali,” jelas pembuat film ternama dan ketua Lembaga itu, Pehlaj Nihlani.

Tapi para produser film melawan keputusan itu dengan membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi di Mumbai.

Mereka beralasan aturan seputar sinematografi itu sudah ketinggalan zaman dan sensor semacam itu akan memberi contoh buruk bagi pembuat film India.

Anurag Kashyap adalah salah satu produser film itu. “Panduan dan UU sinematografi saat ini sudah tua dan harus diubah dan disesuaikan dengan situasi saat ini. Jika masih terus digunakan, para produser fim akan berhenti membuat film.” 

Dan mereka menang. 

Pengadilan Tinggi Mumbai berpihak pada mereka. Pengadilan hanya meminta satu adegan dipotong, yaitu saat seorang tokoh buang air kecil, dan film itu tayang dengan tiga disclaimer atau tanda peringatan.

Shahid Kapoor, tokoh utama dalam film itu mengatakan keputusan ini adalah kemenangan bagi demokrasi dan ekspresi seni di India.

“Film ini ingin mengatakan pada masyarakat kalau narkoba itu tidak baik untuk Anda. Dan Anda tidak bisa menciptakan kesadaran tanpa bicara kebenaran. Ini seperti saat Anda ke dokter saat sakit. Jika dokter hanya memberitahu 20 persen soal penyakit Anda, maka Anda tidak akan menganggap penyakit itu serius. Ini sama halnya dengan masalah yang ada di masyarakat. Anda harus membicarakannya dengan jujur,” kata Shahid. 

Film ini rencananya juga akan diputar di negara tetangga Pakistan. Di sana, film yang akan diputar adalah versi yang sudah disensor. 

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!