Pengacara Aung Htoo, pendiri Sekolah Hukum Federal di Mai Ja Yang, Kachin, Myanmar. (Foto: Kannikar

Pengacara Aung Htoo, pendiri Sekolah Hukum Federal di Mai Ja Yang, Kachin, Myanmar. (Foto: Kannikar Petchkaew)



Di Myanmar, tentara dan etnis minoritas telah berperang sejak 1960an. Inilah perang sipil terpanjang di dunia. Ratusan ribu orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa meninggalkan rumah dan tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Dan pelanggaran HAM berat pun terus berlangsung. Tapi di tengah kekerasan dan kemunduran, satu inisiatif sedang mempersiapkan kelompok minoritas untuk melakukan perjuangan secara damai.

Di Negara Bagian Kachin, Kannikar Petchkaew bertemu dengan pendiri dan mahasiwa sekolah hukum pertama bagi etnis minoritas di negara itu.

Kota Mai Ja Yang terletak di perbatasan Myanmar-Tiongkok. Dulu tempat ini ramai dengan bisnis perjudian. Tapi sekarang seperti kuburan: sepi dan menakutkan. Sebagian besar toko dan rumah tampak terbengkalai.

Suara tembakan mortir bisa terdengar dari kejauhan. Banyak warga melarikan diri ke tempat yang lebih aman bertahun-tahun yang lalu. Tapi ada yang memilih tetap tinggal seperti pengacara Aung Htoo. 

“Laiza dan Mai Ja Yang seperti kota militer. Artinya mereka bisa mengebom kami kapan saja,” kata Aung Htoo.

Laiza dan Mai Ja Yang adalah kota terbesar di wilayah yang dikuasai Organisasi Kachin Merdeka atau KIO. Kelompok ini telah memperjuangkan pemerintahan otonom sejak 1962.


Tiga tahun lalu, KIO mencetuskan kota Mai Ja Yang sebagai pusat pendidikan untuk etnis minoritas. Sejak itu, sekolah dan perguruan tinggi bermunculan. Sekarang setengah penduduk kota adalah pelajar.

Ratusan orang dari daerah sekitar juga pindah kemari untuk belajar. Mereka datang dari Kachin, Karen, Shan Utara dan Rakhine.

Pengacara terkemuka Aung Htoo sudah puluhan tahun berjuang melawan rezim militer, memperjuangkan HAM dan mendampingi etnis minoritas. Pada 2014, dia mendirikan sebuah sekolah hukum untuk minoritas di Mai Ja Yang.

Saya bertanya pada Aung Htoo apakah para pelajar itu memang mau belajar hukum?

“Benar, itu benar. Itu sebab mereka datang ke tempat yang sangat terpencil dan berbahaya ini,” kata Aung Htoo.

Karena dekat dengan medan pertempuran dan tingginya risiko serangan, prosedur evakuasi di sekolah ini dilakukan secara teratur. Setiap hari buku dan komputer dikemas agar bisa dibawa lari setiap saat.


Ada 100 mahasiswa yang belajar di Akademi Hukum Federal, sekolah hukum pertama di Myanmar untuk etnis minoritas ini. Selama 60 tahun perang sipil, hak atas kewarganegaraan, pendidikan, dan gerakan kelompok minoritas sangat dibatasi.

Tanpa pengetahuan hukum, Aung Htoo mengatakan mereka tidak bisa membela diri secara hukum dan tidak bisa bergantung pada orang lain. “Belum ada pengacara dari kelompok minoritas. Semua pengacara terkenal dan sukses tidak tertarik untuk melindungi hak-hak kelompok etnis,” tuturnya.

Saat ini semua sekolah hukum Myanmar ada di Yangon. Kelompok etnis minoritas jarang punya akses ke Yangon. Selain jarak yang jauh dan biaya yang mahal tapi yang utama karena sekolah di Yangon jarang mau menerima aplikasi mereka.

Thu Reh, 25 tahun, seorang etnis Karen. Untuk sampai ke sekolah hukum ini, dia harus menempuh perjalanan dua hari dari rumahnya di perbatasan Thailand-Myanmar. Dia mendapat bantuan pendidikan delapan juta ruiah per tahun dari Partai Progresif Nasional Karen. Ini kelompok bersenjata yang berperang melawan pemerintah di sepanjang perbatasan Myanmar-Thailand. 

Thu Reh berharap pendidikannya bisa menjadi bagian dari solusi damai untuk sebuah konflik yang sudah berumur dua kali lebih tua darinya. “Masa revolusi sudah berjalan 50-60 tahun tapi tidak perubahan. Jika ada banyak orang berpendidikan dan tahu tentang hukum, kami bisa berbuat lebih baik dan mengubah situasinya,” kata Thu Reh.


Lulusan pertama sekolah hukum ini diwisuda tahun lalu. Di antara mereka ada Laphai Naw San, 24 tahun, etnis Kachin.  Dia bersama lulusan lainnya mengadakan lokakarya HAM, hukum internasional dan aturan hukum.

“Kita perlu berbagi informasi kepada orang lain. Saya sudah melakukan beberapa pelatihan untuk komunitas Kachin dan lainnya. Selain itu saya juga mengadakan pelatihan di Pantanaw di Irrawaddy,” kata Laphai.

Lokakarya mereka membahas bagaimana sistem federal bekerja di belahan dunia lain dan bagaimana sistem ini bisa diterapkan di Myanmar.

Kelompok minoritas ingin Myanmar memberlakukan sistem desentralisasi, di mana kekuasaan dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah. Ini akan memberi etnis minoritas otonomi, yang telah bertahun-tahun mereka perjuangkan.

“Mereka harus memenuhi syarat untuk membentuk Serikat Federal dengan kapasitas hukum sendiri,” kata Aung Htoo. Dia mengatakan sekolah hukum ini ingin mempersiapkan kelompok minoritas bisa berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan UU dan konstitusi di sebuah Negara Federal.

“Kami sudah tua dan tak lama lagi akan meninggal. Saat ini kami bertanggung jawab membentuk generasi muda agar mereka bisa mendukung proses pembentukan serikat federal yang sebenarnya. Ini akan mengubah sejarah negara ini,” tutupnya.

Dia berharap mahasiswanya, yang telah lama tinggal di zona perang, suatu hari nanti akan bekerja sebagai pengacara di Myanmar Bersatu. Melindungi hak orang-orang yang telah lama teraniaya.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!