Aksi unjuk rasa mendukung mahasiswa JNU di New Delhi. (Foto: Bismillah Geelani)

Aksi unjuk rasa mendukung mahasiswa JNU di New Delhi. (Foto: Bismillah Geelani)

Polisi India menangkap beberapa mahasiswa dari universitas ternama di negara itu atas tuduhan penghasutan. Penangkapan ini memicu protes dari berbagai organisasi mahasiswa di seluruh negeri. 

Demonstrasi yang paling baru terjadi satu pekan pasca unjuk rasa kontroversial mahasiswa Dalit. 

Seperti yang dilaporkan Bismillah Geelani, pemerintah bersikap defensif terhadap apa yang tampaknya perlahan menjadi gerakan mahasiswa.

Di Universitas Jawaharlal Nehru New Delhi atau JNU, seorang profesor sedang berpidato dihadapan lebih dari seribu mahasiswa.

Beberapa akademisi, kaum intelektual dan perwakilan partai politik juga tampak hadir. Mereka di sini untuk menunjukkan solidaritas pada para mahasiswa yang tengah menggelar aksi duduk selama dua pekan terakhir.

Unjuk rasa dimulai tak lama setelah penangkapan presiden serikat mahasiswa, Kahayya Kumar dan beberapa orang lain. Mereka dituduh melakukan penghasutan.

Pihak berwenang menuduh para mahasiswa meneriakkan slogan-slogan anti-India dalam acara peringatan ulang tahun ketiga eksekusi kontroversial terhadap Mohammad Afzal Guru.

Muslim asal Kashmir itu dihukum karena terlibat dalam serangan di Gedung Parlemen India pada 2001.

Tapi mahasiswa seperti Priya Devrit bersikeras kalau Kumar menjadi target karena dia tidak mengizinkan mahasiswa sayap kanan ikut campur tangan.

“Pada dasarnya dia berusaha melindungi hak untuk berbeda pendapat dan membuka kebebasan berbicara bagi mahasiswa. Terlepas dari kelompok mana mereka berasal. Karena sayap kanan juga mengatakan hal-hal yang bersifat garis keras. Tapi mereka kami biarkan. Jadi jika sayap kiri mendukung gerakan penentuan nasib sendiri dari orang-orang tertentu, apa itu salah? Intinya mengapa perbedaan pendapat dibungkam di JNU,” keluh Devrit.

Polisi juga menangkap seorang profesor dari Universitas Delhi karena dianggap menghasut mahasiswa lain mengadakan acara serupa di ibukota.

Dan pemerintah sedang memburu puluhan mahasiswa lain yang diyakini berpartisipasi dalam unjuk rasa JNU.

Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir kegiatan semacam itu. 

“Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas orang-orang seperti itu. Siapa pun yang meneriakkan slogan-slogan anti-India dan mempertanyakan persatuan, keutuhan dan kedaulatan negara, tidak akan bisa lari.”

JNU dikenal sebagai kampus paling liberal di negara itu.

Kelompok nasionalis Hindu seperti Partai Bharatiya Janata atau BJP, menggambarkan universitas itu sebagai 'sarang elemen anti-nasional'.

Tapi kritikus melihat tindakan keras saat ini sebagai bentuk balas dendam politik pemerintahan BJP saat ini yang dipimpin Narendra Modi.

Devrit seorang mahasiswa JNU mengatakan pemerintah sedang mencoba untuk memaksakan definisi sempit soal nasionalisme pada negeri ini.

“Ada upaya menjadikan kampus harus selaras dengan kesopanan tertentu yang cenderung nasionalis, terutama di bawah pemerintahan saat ini. Karena sebelum ini kami dapat dukungan dari gerakan Maois. Ini tidak berarti mereka anti-nasional, karena mereka menyuarakan hak-hak masyarakat adat. Bila definisinya dipersempit maka setiap orang akan menjadi anti-nasional.“

Mahasiswa dan dosen dari beberapa perguruan tinggi India dan kampus asing juga mulai menunjukkan dukungannya pada JNU.

Mereka menggambarkan penangkapan itu sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan otonomi kampus.

Masalah ini juga menggemparkan parlemen selama beberapa hari ini. Kelompok oposisi mengutuk keras langkah yang diambil polisi. 

Jyotiraditya Sindia, anggota parlemen dari oposisi Partai Kongres.

Dia mengatakan pemerintah ingin membungkam mahasiswa karena mereka menyoroti penganiayaan terhadap minoritas. Termasuk kasus bunuh diri seorang mahasiswa Dalit yang berujung pada unjuk rasa besar-besaran.

Sementara Vikas Kumar dari kelompok nasionalis Hindu Bajrang Dal menyinggung keterlibatan Pakistan.

“Mereka semua harus dibuang dan digantung. Mereka adalah agen-agen Pakistan dan didanai oleh lembaga Pakistan. Itu sebabnya mereka terlibat dalam kegiatan anti-nasional,” kata Kumar.

Di tengah protes yang terus berlangsung soal nasionalisme, tuntutan pencabutan UU Penghasutan yang dibuat di masa penjajahan, makin kuat.

“Yang paling dipertanyakan adalah UU Penghasutan. UU ini mirip dengan UU Penghujatan yang ada di Pakistan. Sangat mudah untuk menyatakan kalau seseorang anti-nasional dan menghukumnya. Dan UU ini kerap mengundang aksi massa,” jelas pengacara senior Mahkamah Agung, Sanjay Hegde.

Di ibukota India, para kritikus mengatakan UU telah digunakan untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!