Pemimpin politik asal Haryana sedang melakukan aksi mogok makan di New Delhi menuntut pemulihan keam

Pemimpin politik asal Haryana sedang melakukan aksi mogok makan di New Delhi menuntut pemulihan keamanan di negara bagian itu. (Foto: Bismillah Geelani)

Protes komunitas kasta terus berlanjut di negara bagian utara India, Haryana, dan telah menelan korban jiwa puluhan orang dan mengakibatkan sejumlah orang luka-luka.

Jalan-jalan dan jalur kereta api diblokir anggota kasta Jat, yang mendesak diberi kuota pekerjaan di pemerintahan dan dalam pendidikan.

Kita simak kisah yang disusun Bismillah Geelani berikut ini.

Di distrik Rohtak di negara bagian utara, Haryana, ribuan kendaraan terjebak di jalan raya.

Supir truk Satish sudah berada di sini bersama truk yang sarat muatan buah-buahan selama lima hari. Dia masih harus menempuh perjalanan sejauh 150 kilometer menuju ibukota New Delhi. 

“Ini membuat frustasi. Kami terjebak di sini tanpa alasan yang jelas dan kami harus berjalan dua kilometer untuk mencari makan. Kami tidak ada hubungannya dengan ini tapi mengapa kami yang menderita,” keluh Satish.

Agitasi yang terus berlanjut dari komunitas Jat Haryana membuat kehidupan di negara bagian itu berhenti sejenak.

Komunitas Jat, yang didominasi petani, dianggap sebagai kasta atas dan relatif makmur. Tapi mereka menuntut kuota di lembaga pendidikan dan pekerjaan di pemerintahan.

Agar tuntutan mereka didengar, mereka memblokir jalan dan jalur kereta api dan aksi mereka berjalan brutal dan fatal.

“Kami sudah menuntut kuota ini selama bertahun-tahun. Kami adalah penyumbang suara terbesar di negara bagian ini. Sebelum pemilu, setiap partai politik meyakinkan kami kalau mereka akan memenuhi permintaan kami. Tapi setelah mereka berkuasa, mereka melupakan janji itu,” kata pemimpin Jat, Sanjay Yadav.

Sebenarnya pemerintah sebelumnya telah mengumumkan kuota bagi komunitas Jat. Tapi keputusan ini dianulir Mahkamah Agung dengan alasan komunitas Jat tidak memenuhi kriteria penerima kuota.

Mahkamah Agung memutuskan keterbelakangan sosial dan pendidikan adalah kunci mendapatkan kuota, tidak cukup hanya dengan kondisi ekonomi.

Berikut penjelasan pengacara senior Mahkamah Agung, Surinder Singh.

“Ada beberapa komunitas yang memenuhi syarat karena sangat terbelakang. Jika Anda memberikan kuota pada komunitas yang relatif maju dan ikut bersaing, maka kelompok yang terbelakang akan kalah. Jadi saya pikir Mahkamah Agung sudah punya sikap. Setiap masyarakat yang secara politis bisa menggerakkan dirinya dan menyebut diri kelompok terbelakang, tidak secara otomatis memenuhi syarat.”

Bukan hanya Jat yang ingin mendapatkan jatah kuota. Komunitas lain di Gujarat dan Andhra Pradesh juga telah mengajukan tuntutan yang sama selama beberapa bulan terakhir.

Situasi ini digambarkan sebagai perlombaan untuk ‘menjadi yang terbelakang’. Ini memicu rasa tidak aman di kalangan Dalit dan orang-orang kesukuan, yang mendapatkan manfaat dari jatah kuota ini.

Chandrabhan Prasad adalah seorang penulis dan aktivis Dalit.

“Tujuan utama dari kebijakan kuota ini merupakan bentuk langkah afirmatif, membawa Dalit dan orang-orang kesukuan ke dalam arus utama. Karena selama ini mereka disebut najis dan mengalami diskriminasi. Tapi sekarang semua orang meminta kuota,“ kata Chandrabhan.

Banyak yang melihat tuntutan kuota dari berbagai komunitas ini sebagai akibat dari rusaknya sektor pertanian India.

Dan mungkin faktor lain yang lebih berpengaruh adalah apa yang dikenal sebagai ‘tumbuhnya ekonomi pengangguran’.

“Ini adalah pola pembangunan yang berlangsung selama 20 tahun terakhir. Tampaknya memberi harapan tapi ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kelompok dominan merasa kesenjangan antara aspirasi dan realitas sangat tajam. Dan bukannya mengungkapkan rasa frustrasi mereka pada sistem ekonomi, mereka mencari cara mudah dengan meminta jatah kuota,” jelas Satish Deshpande, seorang profesor sosiologi di Universitas Delhi.

Sistem kuota awalnya diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan sosial yang besar antara kasta bawah dan atas, akibat hirarki kasta yang sudah berlangsung ratusan tahun. 

Banyak yang percaya sistem ini harus dihapuskan. Tapi Deshpande berpendapat masalah ini perlu pertimbangan lebih dalam. 

“Kita harus melihat kalau kuota bukan satu-satunya solusi. Kita harus berhenti menggunakan situasi ini, karena masalah ekonomi dan pengucilan sosial adalah hal yang berbeda. Bentuk ekstrim dari pengucilan sosial yang dialami Dalit dan orang-orang kesukuan, hanya bisa diatasi dengan sistem kuota,” tambah Deshpandey.

Bila protes Jat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dalam waktu dekat, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan undang-undang kuota bagi komunitas itu.

Tapi langkah itu dianggap banyak pihak akan memberikan contoh yang berbahaya.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!