Australia Legalkan Pernikahan Pasangan Sejenis

Kesetaraan pernikahan telah menjadi isu hangat di Australia dalam beberapa bulan terakhir.

Senin, 11 Des 2017 08:00 WIB

Foto: NIC MCBRIDE - CC

Foto: NIC MCBRIDE - CC

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Tanggal 7 Desember lalu Australia mengambil langkah penting: melegalkan pernikahan pasangan sejenis. 

Negara ini bergabung dengan lebih dari 20an negara lain yang telah terlebih dahulu mengizinkan pernikahan pasangan gay dan lesbian.

Ini adalah puncak dari debat publik yang berlarut-larut dan memecah belah.

Dari Sydney, Koresponden Asia Calling KBR, Jake Atienza, menyusun laporan soal perjalanan UU Pernikahan Pasangan Sejenis ini. 

Hari Kamis tanggal 7 Desember lalu, bendera pelangi berkibar di sekitar gedung Parlemen Australia. Itu adalah saat hak untuk menikah bagi pasangan sejenis diabadikan dalam undang-undang.

Kesetaraan pernikahan telah menjadi isu hangat di Australia dalam beberapa bulan terakhir. 

Bulan November lalu, pemerintah Australia merilis hasil survei lewat pos secara nasional tentang pernikahan pasangan sejenis. 

Survei itu menunjukkan 61 persen atau hampir delapan juta orang Australia memilih untuk mengubah undang-undang dan mengizinkan pasangan gay dan lesbian untuk menikah.

Ini penjelasan Peter Chen, dosen politik media, kebijakan publik dan politik Australia di Universitas Sydney.

“Dalam arti ini adalah modifikasi terhadap amandemen yang dibuat tahun 2004. Saat itu bekas Perdana Menteri memasukkan klausul khsusus dalam UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pernikahan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,” jelas Chen.

Lebih dari 20 RUU yang berkaitan dengan kesetaraan pernikahan telah diajukan ke parlemen sejak 2004, tapi sampai saat ini mereka tidak pernah diterima. Jadi setelah lobi lebih dari satu dekade, apa yang berubah?

“Ada banyak jawaban yang berbeda untuk pertanyaan itu. Tapi menurut saya politisi di Canberra tidak tahu berapa banyak orang Australia, warga biasa Australia yang mendukung kesetaraan pernikahan,” kata Lee Carnie, seorang pengacara yang mengkhususkan diri pada hak-hak LGBTI di Lembaga Bantuan Hukum  di Sydney.

Pemungutan suara sukarela ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Australia mendukung pernikahan pasangan sejenis.

Tapi pemungutan suara lewat pos itu juga menuai kritik karena secara tidak perlu menempatkan LGBTIQ Australia sebagai pusat debat publik yang kadang sarat kebencian. Dan membebani pembayar pajak 1,2 triliyun rupiah untuk penyelanggaraannya. 

“Survei lewat pos yang tidak mengikat ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Australia terkait proses pembuatan undang-undang,” kata Carnie.

Pemungutan suara lewat pos ini tidak menjamin kalau Parlemen akan mengesahkan pernikahan pasangan sejenis.

Dalam sistem di mana kebijakan dan perundang-undangan diputuskan di Parlemen, mengapa isu perdebatan seperti kesetaraan pernikanan diputuskan lewat pemungutan suara sukarela?

“Karena elit politik di Australia benar-benar tidak bisa  mencapai kesepakatan dalam debat parlementer soal masalah ini,” jawab Chen.

Tapi setelah hasil pemungutan suara masuk, RUU itu masih harus melalui Parlemen.

Peter Chen mengatakan perdebatan di Parlemen mencerminkan bagaimana perpecahan yang muncul atas masalah ini.

“Ini akan membatalkan pembatasan pernikahan pasangan sejenis. Tapi ini juga merupakan posisi yang agak moderat. Akan ada elemen yang mengeluarkan aturan diskriminatif tapi legal, dari selebran non-religius. Dan ini adalah salah satu hal yang bisa diperdebatkan.”

Setelah mayoritas warga Australia memilih untuk mengesahkan pernikahan pasangan sejenis, perdebatan pun bergeser. 

Anggota Parlemen kemudian berpendapat kalau UU seharusnya memberi kesempatan pada usaha kecil, institusi keagamaan, dan pemuka agama agar punya hak menolak berbisnis dengan pasangan gay dan lesbian.

“Ini mengandung beberapa elemen lain. Dan terkait  pertanyaan apakah organisasi keagamaan dan praktisi agama punya hak untuk menolak menikahkan pasangan sejenis,” tutur Chen.

Ada yang berpendapat ini akan mengabadikan diskriminasi dalam hukum. 

Tapi Monica Doumit, juru bicara Koalisi Perkawinan, sebuah aliansi organisasi yang menolak kesetaraan pernikahan, punya pendapat berbeda.

“Tiga konsekuensi utama yang kami bicarakan dalam kampanye adalah dampaknya terhadap kebebasan berbicara, beragama atau berkeyakinan. Juga dampaknya terhadap hak orangtua terutama ketika menyangkut apa yang anak-anak mereka pelajari di sekolah,” terang Doumit.

Tapi Lee Carnie mengatakan argumen ini sama sekali tidak terkait dengan apa yang dipertaruhkan - kesetaraan pernikahan.

“Kami mencoba memusatkan perhatian bahwa ini adalah tentang kesetaraan pernikahan, pasangan sejenis yang menginginkan kesempatan yang sama untuk keadilan dan kesetaraan. Dan untuk mendapatkan cinta, komitmen dan kebahagiaan. Mereka hanya menginginkan kesempatan yang sama dengan yang dimiliki warga Australia lainnya,” bela Carnie.

Pernikahan pasangan sejenis akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Dan tidak ada pasal yang memungkinkan institusi keagamaan dan bisnis menolak pasangan sejenis.

Pernikahan pasangan sejenis pertama di Australia diperkirakan akan berlangsung bulan depan.

 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".