(Foto: Kannikar Petchkaew)

(Foto: Kannikar Petchkaew)

Pekan lalu di hadapan para diplomat, jurnalis dan anggota PBB, polisi Thailand membubarkan acara peluncuran laporan Amnesty International tentang penyiksaan di negara itu.

Laporan yang berjudul “Make Him Speak by Tomorrow: Torture and Other Ill-treatment in Thailand” memuat rincian laporan 74 kasus penahanan dan interogasi sejak pemerintah junta berkuasa pada 2014.

Koresponden Asia Calling KBR Kannikar Petchakaew menyusun laporan selengkapnya untuk Anda. 

Yuval Ginbar berdiri di sebuah lobi hotel di jantung kota Bangkok.

Di bawah tekanan beberapa polisi berpakaian preman yang mengelilinginya dia mengutip beberapa bagian dari laporan Amnesty International.

“Saya tidur dengan rasa takut. Saya takut mati. Ini tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya kehilangan semua harapan. Saya pikir mereka akan membunuh saya, jadi saya minta mereka untuk menembak saya karena saya tidak tahan lagi. Pada hari terburuk, saya berkata kepada mereka 'Silakan tembak saya dan kirim mayat saya kepada keluarga,” kutip Yuval.

Yuval datang dari London untuk menyampaikan temuan dalam laporan, yang rencananya akan digelar di hotel ini.

Tapi acara itu dibubarkan oleh pihak berwenang. Mereka juga mengatakan Yuval melanggar izin berkunjungnya kalau tetap meneruskan acara ini.

Yuval terpaksa meninggalkan ruangan tempat peluncuran laporan tapi di lobi dia mulai bicara kepada jurnalis.

“Saya punya paspor Inggris. Saya tidak merasa begitu terancam. Tapi ada pembela hak asasi manusia di Thailand yang dituntut melakukan pencemaran nama  karena melakukan apa yang kita lakukan sekarang,” kata Yuval.

Yuval meneliti soal penyiksaan ini selama lebih dari 15 tahun dan memimpin tim peneliti Amnesty International di Thailand.

Salah satu temuannya yang tertuang dalam laporan itu adalah penyimpangan UU yang membolehkan petugas menahan seseorang selama tujuh hari.

“Undang-undang Thailand menyatakan seorang tahanan bisa dibawa ke hadapan hakim dalam waktu 48 jam. Selama itu pengacara dan keluarga bisa menemui mereka. Tapi ini diabaikan. Apa yang kami temukan di Selatan dan di Bangkok adalah ketika tentara menginterogasi orang, mereka juga melakukan penyiksaan,” jelas Yuval.

Laporan tersebut mengklaim pemerintah junta, yang dipimpin Jenderal Prayuth Chan-Ocha, membiarkan berkembangnya iklim penyiksaan sejak berkuasa lewat kudeta pada 2014.

Tentara dan polisi, sebut laporan itu, menyiksa orang-orang yang mereka tuduh sebagai pemberontak dan lawan politik dengan berbagai cara. Antara lain menenggalamkan, mencekik hingga mati lemas, menyetrum alat kelamin dan lainnya.

Tapi Pemerintah Thailand membantah semua tuduhan tersebut.

Di sudut lain kota, aktivis hak asasi manusia Pornpen Kongkajornkiat, mengatakan tuduhan-tuduhan itu bukan sesuatu yang baru. Saat ini banyak pekerjaan Pornpen yang fokus pada korban penyiksaan.

“Terutama kita fokus pada kematian dalam tahanan. Karena jenazah mereka bisa diotopsi dan ini bisa memberi lebih banyak bukti ketimbang korban yang masih hidup. Korban yang selamat merasa takut dan tidak punya sarana hukum untuk melawan,” tutur Pornpen.

Pipop Udomittipong adalah kritikus sosial. Dalam dua tahun terakhir, dia tahu ada puluhan orang yang diintimidasi dan dibungkam karena menentang apa yang mereka lihat sebagai aturan yang tidak demokratis di bawah kekuasaan junta.

“Lebih dari 300 orang telah ditangkap dan beberapa dari mereka telah diadili di pengadilan militer. Efeknya benar-benar mengerikan, pada dasarnya itu bukan proses yang bebas dan adil,” kata Pipop.

Pipop sendiri juga telah ‘dikunjungi’ polisi beberapa kali. Mereka meminta dia untuk tidak menyebarkan ide-idenya soal kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil.

Tapi Pipop mengatakan di beberapa titik ada yang harus dikorbankan.

“Di banyak negara demokrasi yang modern, mereka punya  tempat di mana orang-orang bisa melampiaskan kemarahan mereka terhadap pemerintah, kepada partai yang berkuasa. Tapi di sini tidak ada.”

Kembali ke hotel…

Yuval masih dikelilingi petugas berpakaian preman tapi dia terus bicara kepada jurnalis.

Meski acara peluncuran laporan itu dibubarkan, tapi temuannya tersedia secara online. Yuval berharap perubahan positif bisa terwujud.

“Kami berharap perubahan akan terjadi karena ada tekanan dari dalam dan luar. Kami tidak takut untuk mengatakan, silakan tekan Thailand untuk menghormati kewajiban hak asasi manusia rakyatnya sendiri,” kata Yuval.

Di dalam ruangan tempat acara peluncuran laporan, para tamu yang datang masih mencoba memahami mengapa acara ini dibubarkan.

Di salah satu sudut, seorang jurnalis mulai membaca kutipan seorang korban, yang ada dalam laporan itu.

“Mereka memasukkan saya ke dalam sebuah ruangan yang gelap, kotor dan kosong. Ukurannya sekitar 3x3 meter; tidak ada WC, hanya sebuah ruang kosong. Saat saya ingin buang air, saya melakukannya di sana. Saya berada di sini dari jam 5 sore sampai 9 pagi. Tanpa makanan. Tanpa air. Tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Tanpa penerangan. Saya merasa putus asa. Saya seperti sudah mati.”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!