Ketua dan anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertemu dengan beberapa korban perang saudara  N

Ketua dan anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertemu dengan beberapa korban perang saudara Nepal. (Foto: trc.gov.np)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nepal membuka proses pendaftaran pengaduan kasus-kasus selama perang. Ini dilakukan setelah satu dekade kesepakatan damai ditandatangani antara pemerintah Nepal dan pasukan pemberontak Maois. 

Dalam tiga bulan, lebih dari 55 ribu pengaduan telah diajukan ke komisi itu - termasuk laporan terhadap tokoh politik besar dan pejabat keamanan.

Rajan Parajuli bertemu dengan korban di Kathmandu untuk mencari tahu lebih dalam.

Ayah Deepak Hamal diculik oleh pemberontak Maois suatu malam di tahun 2004. Saat itu ayah dan ibunya tengah makan malam di rumah mereka.

Hari berikutnya tubuhnya ditemukan di sebuah jalan setapak di desa mereka.

Deepak, yang sekarang berusia 36 tahun, sedang kuliah S2 di ibukota Kathmandu saat kejadian itu.

“Ketika saya sampai di rumah, warga desa sudah berkumpul di sana. Tapi mereka takut menyentuh tubuh ayah karena ada beberapa granat di dekat tubuhnya. Para militan juga meninggalkan surat dengan kata-kata, ‘Mengapa kami harus membunuh Bapak Padam Hamal,” kisah Deepak.

Padam, ayah Deepak, adalah seorang pensiunan guru. Dia juga ketua distrik Partai 'Kongres Nepal', yang memimpin pemerintahan saat itu.

Dalam catatan dengan tulisan tangan yang ada di samping tubuhnya, militan menyalahkan Padam karena mendukung polisi menangkap pemberontak Maois.

Saat itu, tidak ada cara untuk mendaftarkan pengaduan terhadap para pemberontak atau pasukan keamanan negara.

Itu sebabnya Deepak rela menempuh perjalanan 12 jam ke Kathmandu. Dia ingin melaporkan kejadian satu dekade silam ini ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

“Saya pergi ke kepala polisi dan kepala distrik tak lama setelah kami menemukan jenazah ayah. Tapi tidak ada yang mau melaporkan kasus ini. Tapi kami terus berjuang selama 10 tahun. Sekarang setidaknya kami punya tempat yang akan mendengarkan rasa sakit kami, kata Deepak. 

“Saya telah mengajukan tuntutan terhadap Presiden Maois, Prachanda, dan timnya. Sebagai pemimpin partai, dia bertanggung jawab jika pembunuhan ayah saya adalah adalah keputusan institusional.”

'Prachanda,' yang juga dikenal sebagai Pushpa Kamal Dahal, adalah komandan kelompok pemberontak Maois, yang bertempur dalam perang saudara dari tahun 1996 hingga 2006.

Namun kini dia lebih dikenal sebagai Perdana Menteri Nepal.

Selama konflik bertahun-tahun di Nepal, 17 ribu orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Dan lebih dari seribu orang juga hilang secara paksa.

Saat ini saya berada di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Babar Mahal di Kathmandu. Letaknya hanya beberapa meter dari kantor Perdana Menteri.

Selama tiga bulan komisi, menerima pengaduan atas kasus-kasus konflik dan resmi ditutup pada 16 Juli lalu.

Komisioner Madhavi Bhatta menjelaskan jenis pengaduan yang masuk.

“Kami telah menerima berbagai kasus, mulai  dari pembunuhan di luar pengadilan, penyitaan properti, pengungsian, dan penyiksaan. Ada juga laporan soal pemerkosaan dan pemaksaan anak-anak menjadi tentara,” jelas Madhavi.

Komisi punya waktu hingga 2017 untuk melakukan investigasi lengkap dan merekomendasikan hukuman yang tepat bagi mereka yang terlibat, serta mengidentifikasi peluang untuk rekonsiliasi.

Tapi Madhavi mengatakan batas waktu yang diberikan tidak realistis.

“Tidak mungkin menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang diberikan. Kami mungkin tidak bisa membaca secara lengkap kasus ini. Saya pikir kami perlu berdiskusi dengan para ahli soal tenggat waktu ini dan proses yang diperlukan untuk menyelesaikan penyelidikan.”

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nepal sudah diwarnai kontroversi sejak hari pertama bertugas.

Pengacara Govinda Bandi mengatakan komisi ini akan sulit memberikan keadilan.

“Ada beberapa faktor. Semua penunjukan di komisi ini bermotif politik. Sementara orang-orang yang independen memboikot proses termasuk aktivis HAM. Ini menimbulkan pertanyaan soal kredibilitas,” tutur Govinda.

“Alasan utama orang mau mengajukan pengaduan ke komisi ini adalah karena mereka tidak punya alternatif lain. Mereka khawatir jika tidak melapor, reparasi dan kompensasi untuk mereka tidak diberikan. Tapi keadilan masih menjadi pertanyaan.”

Maois saat ini memimpin koalisi di pemerintahan dan beberapa pemimpin partai berkuasa ada yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Ini menimbulkan kebingungan di dalam negeri. 

Menurut Madhavi Bhatta, masih ada perdebatan dalam komisi soal definisi kejahatan keji dan penerapan amnesti.

“UU itu menyebutkan amnesti tidak boleh diberikan untuk kasus kejahatan keji seperti pemerkosaan. Tapi tidak secara jelas mendefinisikan apakah pembunuhan massal, pembunuhan individual dan penyiksaan berat masuk ke dalam kategori kejahatan keji. Ketentuan soal penundaan kasus juga tidak berpihak pada korban,” kata Madhavi.

UU yang dimaksud Madhavi adalah UU Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Maois, yang saat perang menjadi pemberontak dan kini duduk di pemerintahan, secara terbuka menuntut amnesti harus diberikan dalam kasus pembunuhan, penyitaan properti dan kasus lainnya.

Kembali ke Deepak Hamal. Dia mengatakan amnesti untuk kejahatan seperti pembunuhan ayahnya, tidak bisa diterima.

Jika mereka tidak mendapatkan keadilan, katanya, dia akan maju ke pengadilan internasional untuk menemukannya.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!