Demo, IDI Banyuwangi Minta Perbaikan JKN

"Tekanan terhadap pekerja medis bertambah dengan adanya MEA bidang kesehatan."

KBR, Banyuwangi- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi Jawa Timur,  mendesak  pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS di daerahnya. Ketua IDI Banyuwangi Yos Hermawan mengatakan, berdasar fakta di lapangan, implementasi sistem JKN menunjukan carut-marutnya pelayanan kesehatan

Kata Yos, fakta ini sangat meresahkan semua stakeholder pelayanan kesehatan termasuk dokter yang bekerja di rumah sakit. Keresahan ini semakin besar karena diawal 2016 lalu  pemerintah telah memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di bidang kesehatan. Hal itu kata Yos, menambah tekanan terhadap dokter di Indoneisa di tengah rapuhnya dan carut-marutnya sistem pelayanan kesehatan yang ada.

"Perlunya sinkronisasi antara aturan-aturan BPJS dengan standar profesi yang ada di rumah sakit. Saat ini ditetapkan tarif tarif INA CBG's memang ini sudah lebih baik dari tarif sebelumnya, tapi ini belum mengadopsi belum merepresentasikan seorang dokter bisa secara profesional merawat pasienya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ketika ada pasien belum saatnya sembuh, terpaksa harus dipulangkan karena plafon biayanya sudah habis," ujur Yos Hermawan, Senin (24/10/2016).

Yos Hermawan  menambahkan, untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan tersebut, IDI medesak pemerintah untuk  segera melakukan  perbaikan  dalam penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Perbaikan itu kata dia, meliputi  sistem distribusi peserta JKN ke penerima secara adil dan merata. Selain itu penerapan proses verifikasi  klaim JKN harus jelas. Rujukan medis juga harus dengan tolak ukur standar prosedur operasional dan  kebutuhan medis pasien.

Penerapan norma standar imbal jasa secara nasional  baik di rumah sakit baik di fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas juga harus diperbaiki. Sehingga pelayanan terhadap pasien bisa meningkat dan lebih baik.

Editor: Dimas Rizky

• demo dokter
• IDI Banyuwangi