Sambangi Lemhanas, Korban 65 Desak Penuntasan

""Agar kami bisa bicara hati ke hati penyelesaian yang lebih manusiawi dan penuh martabat, tidak terjadi kegaduhan politik,""

KBR, Jakarta- Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 mendesak Ketua Dewan Pengarah Simposium 1965, Agus Widjojo, menjembatani pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan saat bertemu Agus yang kini menjabat sebagai gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di kantornya.

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung menyatakan presiden perlu didorong agar segera menyelesaikan kasus 1965.

"Supaya pak Agus Widjojo bisa menjembatani kita bisa bertemu presien," jelasnya kepada wartawan di kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (31/8/2016) sore.

"Agar kami bisa bicara hati ke hati penyelesaian yang lebih manusiawi dan penuh martabat, tidak terjadi kegaduhan politik," tambahnya lagi.

Untung   juga mendesak Agus agar secara aktif mendorong rekomendasi Simposium 1965 yang kini di tangan Kemenkopolhukam Wiranto. YPKP 65 juga meminta Agus menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal 1965, disamping mempertimbangkan putusan IPT 1965 yang ikut diserahkan.

Menurut Untung, Agus meminta YPKP 65 dan para korban bersabar. Sebab, Presiden Jokowi sedang mencari waktu yang tepat supaya penyelesaian kasus ini tidak menimbulkan kegaduhan politik.

Pertemuan selama dua jam itu dihadiri 29 orang YPKP 65 termasuk International People's Tribunal (IPT) 1965.

Sebelum bertemu Agus, YPKP 65 juga telah bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (25/8/2016), dengan desakan yang sama. Mereka meminta pertemuan dengan Menkopolhukam Wiranto sejak 8 Agustus, namun Kemenko   menyatakan masih mencari waktu.

Editor: Rony Sitanggang

• korban pelanggaran ham 65/66
• bedjo untung
• Gubernur Lemhanas Agus Widjojo
• rekomendasi
• tragedi65
• #tragedi65
• tragedi 65
• Pelanggaran HAM 1965