Pengawasan, Penyensoran dan Kebebasan Pers di Asia

Sejak 2006, lebih dari 700 jurnalis terbunuh saat bertugas.

Minggu, 02 Jul 2017 12:00 WIB

Koresponden Asia Calling Jasvinder Sehgal saat bertugas. (Foto: Ist)

Koresponden Asia Calling Jasvinder Sehgal saat bertugas. (Foto: Ist)

Koresponden Asia Calling tersebar di Asia karena itu kebebasan pers merupakan isu yang dekat dengan program ini.

Mereka bepergian ke daerah konflik, ke tempat-tempat seperti Kashmir dan Myanmar. 

Mereka rela mengambil resiko agar bisa menyajikan cerita orang-orang yang berada di garis depan konflik dan penindasan. Cerita yang bisa dengan mudah terlupakan dalam pergolakan konflik dan perebutan kekuasaan.

Dan mereka bukan satu-satunya. Sejak 2006, lebih dari 700 jurnalis terbunuh saat bertugas. 

Dari India, koresponden Asia Calling Jasvinder Sehgal berbincang dengan beberapa rekan jurnalis soal kebebasan pers di kawasan ini.

Tasneem Khalil adalah seorang penulis vokal di surat kabar ternama di Bangladesh, The Daily Star. Dia menulis tentang kasus-kasus pembunuhan tanpa proses pengadilan. Sampai satu hari dia diseret keluar dari rumah, dimasukkan ke penjara dan disiksa.

“Saya menggambarkannya sebagai pemberontakan melawan atheis dan pemikir bebas di Bangladesh dan mereka melakukan serangkaian pembunuhan,” tutur Tasneem Khalil.

Dia adalah satu dari puluhan jurnalis dan blogger yang diserang di Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir. Dan satu dari ratusan jurnalis di seluruh dunia yang dianiaya karena pekerjaan mereka.

Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia, yang dirilis pada April lalu, kebebasan pers di 72 negara berada dalam ‘situasi yang sangat serius’. Di hampir dua pertiga negara yang disurvei, kebebasan persnya memburuk dibandingkan tahun lalu. India sendiri berada di posisi 136 dari 180 negara.

“Di bawah pemerintahan ini, Perdana Menteri telah menempatkan dirinya dalam semacam kepompong dan memberi jarak ke jurnalis. Ini kesalahan besar,” kata jurnalis India terkemuka Tavleen Singh. Menurutnya situasi tidak membaik di bawah pemerintahan saat ini.

Makin banyak jurnalis India yang jadi target dalam kampanye kotor secara online dan sensor diri semakin meningkat.

Kaveetha Singh adalah mahasiswa jurnalistik berusia 25 tahun. Dia menyadari sebagai jurnalis muda, dia memasuki lingkungan media yang baru dimana jurnalis lebih diawasi dari sebelumnya.

“Ada pusat pemantauan media elektronik yang terdiri dari 200 editor konten yang menonton dan memantau lebih dari 600 saluran berita. Pemerintah juga mendirikan analisis media nasional. Tugasnya mengawasi segala hal di internet, Twitter, Instagram, Facebook, dll. Jurnalis pun ada kategorinya, positif, negatif dan netral. Ini berarti media India tidak bebas,” keluh Kaveetha Singh.

Menurut Reporters Without Borders, meningkatnya pengawasan dan pemimpin otoriter merongrong kebebasan media di Asia Pasifik. Sebuah kawasan yang dihuni 34 negara dan menyumbang lebih dari separuh populasi dunia.

Di bawah junta militer, kebebasan pers di Thailand memburuk dalam tiga tahun terakhir. Undang-undang baru yang luas jangkauannya memberikan kekuatan ambigu yang memungkinkan pengawasan dan penahanan jurnalis dan kritikus.

“Makin banyak orang yang ditangkap atau dituntut karena mengungkapkan pemikiran mereka, berbagi informasi atau melaporkan fakta.”

Kannikar Petchkaew adalah koresponden Asia Calling di Bangkok. Dia tidak asing dengan risiko jurnalisme. Awal tahun ini, dia menyelinap ke garis depan konflik di Myanmar dan berbicara dengan para pemimpin pemberontak. 

Tapi situasi di Thailand membuatnya khawatir ...

“Jadi sensor adalah hal biasa bagi jurnalis di sini. Kapan pun saya menulis laporan tentang negara ini, saya harus memeriksa setiap kalimat dan setiap kata. Tujuannya agar saya tidak terlibat masalah. Tapi ini semakin sulit dilakukan,” kata Kannikar.

Kekuatan yang tumbuh sangat pesat di kawasan ini, Tiongkok, adalah salah satu negara terburuk untuk kebebasan media. Saat ini ada lebih dari 100 jurnalis dan blogger di balik jeruji besi. Angka ini tertinggi di dunia.

Koresponden Asia Calling yang lain, Abhijan Barua, lima tahun menjadi reporter untuk China Radio International.  Dia yakin ada budaya penindasan yang meluas.

“Pemerintah mengendalikan media bukan hanya secara politis. Mereka membentuk pikiran masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak punya kecenderungan untuk mempertanyakan apapun,” jelas Abhijan.

Di Pakistan, media menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan pribadi.

“Ada berbagai kelompok seperti kelompok politik, agama, militan dan kadang-kadang badan keamanan. Mereka mewajibkan para jurnalis untuk menyensor isu-isu tertentu,” jelas Naeem Sahoutara, koresponden Asia Calling di Pakistan.

Dia mengaku media diperas dan ditekan untuk tidak mempublikasikan konten tertentu. Kalau tidak mau, maka jatah iklan untuk media itu ditarik. Tapi Naeem mengatakan jurnalis akan terus berjuang demi kebebasan.

“Mereka masih berjuang untuk bekerja secara independen dan penuh kebebasan. Tapi kelihatannya ini masih mimpi,” kata Naeem.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu