Cekal

BNPT menyebut ada ratusan eks kombatan yang kembali ke Indonesia. Mereka kembali dari berbagai negara yang tengah berkonflik. BNPT meminta pemerintah daerah membantu memonitor eks kombatan itu.

Jumat, 07 Jul 2017 05:04 WIB

Kota Marawi, Filipina hancur akibat pertempuran melawan teroris

Kota Marawi, Filipina hancur akibat pertempuran melawan teroris (foto: Antara)

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sepanjang tahun ini telah mencegah lebih 800 keberangkatan ke luar negeri. Sebagian besar lantaran dugaan perdagangan manusia. Sebagian kecil di antaranya lantaran diduga terkait Foreign Terorisme Fighter (FTF) atau terorisme antarnegara. Ini karena negara tujuan yang hendak didatangi  adalah Suriah atau negara lain yang tengah bermasalah dengan ISIS.

Selain mencegah warga negara Indonesia ke luar negeri, Imigrasi juga menangkal lebih 300 orang juga terkait kasus terorisme. Penangkalan itu dilakukan berdasarkan permintaan dari Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebagian  besar yang ditangkal berasal dari negara Afganistan dan Filipina.

Sebelumnya BNPT menyebut ada ratusan eks kombatan yang kembali ke Indonesia. Mereka kembali dari berbagai negara yang tengah berkonflik. BNPT meminta pemerintah daerah membantu memonitor eks kombatan itu. Mereka dikuatirkan akan melakukan aksi tindak terorisme di negeri sendiri.

Kekuatiran atas kehadiran teroris antarnegara  itu beralasan. Sebagian kombatan  dari sejumlah daerah konflik lantas melanjutkan aksi di negara lain. Tengok misalnya sepak terjang gembong teror Doktor Azahari dan Noordin M Top, warga Malaysia yang merekrut dan melakukan sejumlah aksi  di negeri ini. Atau di Marawi, Filipina, sejumlah warga asal Indonesia dan Malaysia disebut bergabung dengan kelompok bersenjata yang menguasai kota tersebut.

Itu sebab pemerintah daerah perlu sungguh-sungguh memperhatikan permintaan BNPT. Abai pada peringatan itu, sama saja memberi kesempatan tumbuhnya kelompok  yang kelak dengan kekuatan senjata menguasai kota seperti yang terjadi di Filipina.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.