Watimpres: Semoga Wiranto Selesaikan Tragedi 65

Tim perumus simposium nasional 1965 sebelumnya telah menyerahkan laporan hasil kajiannya

Rabu, 27 Jul 2016 19:59 WIB

Anggota Watimpres Sidarto Danusubroto (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Dewan Pertimbangan Presiden berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto, bakal melanjutkan pembahasan penyelesaian rekomendasi peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965.
Anggota Watimpres sekaligus Penggagas Nasional Membedah Tragedi 1965, Sidarto Danusubroto mengatakan, tidak ada alasan bagi Wiranto untuk tidak menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya menurut dia, itu merupakan warisan program yang harus diselesaikan oleh Menkopolhukam yang baru.

"Kami harus punya identitas sendiri karena itu bagian dari program pemerintah, ada di Nawacita dan RPJMN. Simposium itu menjalankan dan menjalankan program pemerintah. Apa yang dihasilkan simposium adalah apa yang kita punya," ujarnya kepada wartawan usai acara pelantikan Menteri Kabinet Kerja Di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/07/2016).

Kata dia, MenkoPolhukam secara lembaga memiliki peran vital dalam penyelenggaraan simposium tersebut. Itu karena Menkopolhukam sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan memiliki kontribusi dan komitmen tinggi terhadap penyelesaian kasus itu.

"Saat Simposium, Luhut adalah bagian dari kami. Saya kira itu akan diwariskan dan diteruskan Wiranto. Saya harapkan begitu," ujarnya.

Dia tidak mau berkomentar soal alasan Presiden Jokowi memilih ketua umum Partai Hanura tersebut mengisi posisi Menkopolhukam. Alasannya kata dia, watimpres tidak terlibat dalam penentuan resuffle kedua di pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.

"Kami mengeluarkan rekomendasi. Kami tidak ada hubungan dengan reshuffle. (Kalau soal pemilihan Wiranto nya pak?) Saya tidak mau berkomentar tentang Wiranto secara personal," ujarnya.

Presiden Jokowi resmi merombak susunan kabinet kerjanya. Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah pemilihan bekas Menhankam/Pangab di era orde baru, Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang posisinya digeser menjadi Menko Kemaritiman.

Wiranto dianggap salah satu orang yang paling bertanggung jawab terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu. Beberapa kasus tersebut diantaranya seperti Peristiwa penyerangan 27 Juli Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, Biak Berdarah.

Nama Wiranto juga dan juga disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit soal pelanggaran HAM di Timur Leste.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR