Tolak Ketergantungan Impor Komoditas Pertahanan, Pertahanan Bangsa Harus Mandiri

Joko Widodo bentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), tidak boleh ada ketergantungan dengan impor komoditas pertahanan, harus bisa bangun pertahanan Indonesia yang disegani dan mandiri.

Senin, 12 Jun 2017 09:00 WIB

Ilustrasi: latihan menembak

Ilustrasi: latihan menembak (foto: Antara/Iggoy el Fitra)

Ruang Publik KBR persembahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan tema KKIP untuk Ketahanan Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan produksi industri dalambidang pertahanan melalui kebijakan makro, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau disebut KKIP. Presiden Joko Widodo berujar bahwa industri pertahanan diharapkan dapat menjamin pemenuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun Alat Utama Sistem Pertahanan atau Alutsista, tidak ada ketergantungan terhadap impor komoditas pertahanan, tidak hanya sekedar membangun pertahanan tetapi juga membangun kekuatan TNI dengan kekuatan yang disegani, dan yang terakhir sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif. Mengapa penting bagi Indonesia memiliki industri pertahanan yang kokoh? Bagaimana perjalanan sejarah industri pertahanan hingga dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP?

NARASUMBER

Laksamana Muda TNI (Purn) Rachmad Lubis – Kepala Bidang Transfer of Technology (ToT) dan Offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.