Tokoh Papua: 8 Kali Datang, Jokowi Tak Lihat Akar Masalah

"Hanya dia datang tawar-menawar atau pantau apa untuk pergi, lapor," ungkap Mama Yosepa kepada KBR, Jumat (13/4/18).

Senin, 16 Apr 2018 14:57 WIB

Presiden Joko Widodo menggendong seorang anak saat kunjungan kerja di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua selama tiga hari (11-13/4/2018) pada pekan lalu, menuai kritik tokoh perempuan dan pejuang HAM dari Bumi Cenderawasih, Yosepa Alomang.

Ia kecewa sebab kedatangan Jokowi ke beberapa tempat di Papua itu justru tak menyentuh akar masalah yakni kekerasan dan pelanggaran HAM. Utamanya, Yosepa menyoroti soal baku tembak antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) di Tembagapura yang memakan korban warga sipil.

"Hanya dia datang tawar-menawar atau pantau apa untuk pergi, lapor," ungkap Mama Yosepa kepada KBR, Jumat (13/4/18).

Yosepa mengingatkan, masa kepemimpinan Jokowi memasuki tahun keempat dan delapan kali sudah mengunjungi Papua, namun keseriusan dalam menyelesaikan akar konflik masih dipertanyakan.

"Saya menuntut untuk tanah Papua, Jokowi lihat datang di tanah Papua delapan kali sudah ada itu. Tidak melihat untuk akar masalah."

Baca juga:

Desakan bukan saja dialamatkan ke Presiden, melainkan juga kepada Panglima TNI dan Polisi agar menarik pasukan dari Tembagapura, Timika. Ia juga meminta Komnas HAM turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM akibat peristiwa baku tembak di Tembagapura yang berlangsung sejak Oktober 2017 hingga kini.

Selain itu, Yosepa juga meminta agar Dewan Hak Asasi Manusia PBB menginvestigasi secara menyeluruh pelanggaran HAM akibat pemusnahan etnis Melanesia di Papua. Dan terakhir, ia meminta dukungan moral dari para tokoh agama dan adat Papua.

Pemerintah Verifikasi Pengungsi Akibat Baku Tembak

Akibat baku tembak antara TNI dengan TPN-OPM, menurut Panglima Operasi Komando Pertahanan III Kalikopy OPM Hendrikus Uwamang, ada hampir 100 orang dari beberapa kampung yang mengungsi ke hutan. Kata dia, warga justru ketakutan dengan keberadaan TNI dan tak mau kembali ke kampungnya karena takut disangka kombatan.

Salah satu Warga Kampung Banti, Ida Beanal saat diwawancara KBR Senin (9/4/2018) pekan lalu mengungkapkan ada sejumlah warga yang mulai terserang penyakit. Selain itu, menurut Ida, persediaan makanan pun sempat menipis.

Kementerian Sosial tengah memverifikasi data warga sipil yang mengungsi ke Opitawak akibat baku tembak TNI-TPN OPM. Saat dikonfirmasi pertengahan pekan lalu, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan masih memikirkan proses distribusi bantuan sembari menelusuri permasalahan di sana.

"Ini semua kan harus ada mekanismenya, bagaimana nanti kami kirim bantuan belum kami tahu. Makanya sudah ada Tagana, ada kepala dinas sosial. Begitu ada laporan dari sana tentu kami mengambil keputusan," kata Idrus kepada KBR di Gedung DPR, Kamis (11/4/2018).

Idrus mengatakan bakal berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan bagi warga. Hal serupa disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kata dia, tak mungkin aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu mengabaikan kebutuhan logistik warga.

"Pasti akan dipikirkan persoalan logistik masyarakat. Tidak mungkin kami biarkan. Apalagi dalam todongan senjata. Pasti kami bela habis-habisan," sangkal Moeldoko.

Baca juga:

Namun Moeldoko mengakui, Presiden Joko Widodo tak memberikan instruksi khusus terkait penyelesaian konflik TNI dengan TPN-OPM. Kata dia, kementerian dan lembaga terkait bisa bergerak sendiri untuk merampungkan masalah itu. Selama lawatan tiga hari ke Bumi Cenderawasi, Presiden Jokowi pun tak menyinggung soal baku tembak di Kawasan Tembagapura. Pekan lalu kegiatan Jokowi diisi dengan meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur di Papua.

Kunjungan kerja Presiden itu menuai sorotan bukan saja dari tokoh perempuan Papua, Yosepa Alomang, melainkan juga pegiat HAM sekaligus tokoh agama John Djonga. Penerima penghargaan Yap Thiam Hien itu kecewa lantaran Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung masalah hak asasi manusia (HAM). Sikap Jokowi itu dinilai melukai perasaan keluarga korban baku tembak TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM).

15 Tahun, 2 Kasus HAM Papua Mandek di Kejaksaan

Selain soal dampak baku tembak antara TNI dan TPN-OPM, perhatian lain adalah mandeknya dua kasus pelanggaran HAM di Papua selama 15 tahun terakhir. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menjelaskan, berkas perkara itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung belasan tahun silam. Namun menurut Amiruddin, kejaksaan kerapkali berdalih berkas penyelidikan lembaganya itu tak lengkap.

"Ya respon Jaksa Agung selama 15 tahun kan gitu-gitu aja, menganggap kalau hasil penyelidikan Komnas belum mencukupi, sementara Komnas HAM menganggap ini sudah cukup," tutur Amiruddin kepada KBR, Minggu (15/4/2018).

Amiruddin berharap Presiden Jokowi mengambil keputusan tegas. Misalnya, bisa dengan menginstruksikan Jaksa Agung segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM atau membentuk tim penengah.

"Atau presiden membuat kebijakan baru, seperti yang dijanjikan dalam RPJMN. Di situ kan presiden akan membuat tim kepresidenan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM di era-era lalu."

Dua kasus pelanggaran HAM yang dimaksud adalah Wasior dan Wamena. Dengan menggantungkan kedua kasus tersebut, ia merasa seolah pemerintah lepas tangan. Padahal kewenangan Komnas HAM pun kata dia terbatas hanya sampai penyelidikan kasus.

"Kalau ingin cepat selesai, buat timnya. Keluarkan Perpresnya biarkan tim itu bekerja. Jadi tisak semua dibebankan ke Komnas HAM. Ini kan seperti semua yang lain lepas tangan," kata Amiruddin.

Baca juga:

Hasil kajian LIPI yang dirilis Desember 2017 lalu menemukan ada pelbagai akar masalah di Papua. Di antaranya diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), kekerasan politik yang menjurus pada pelanggaran HAM baik dilakukan oleh aparat maupun masyarakat sipil, dan kesenjangan pembangunan infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia.

Koordinator Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth saat itu mengatakan, masalah bukan saja soal ketertinggalan pembangunan melainkan juga pelanggaran HAM. Menurutnya, di bawah pemerintahan Jokowi-JK telah ada tim investigasi kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Namun menurutnya, kemajuan tim itu pun cenderung lamban. Salah satu faktornya menurutnya, lantaran pemerintah menghindar dari pembicaraan masalah pelanggaran HAM di Papua. Karenanya kata Adriana, tak heran jika masyarakat Papua pun selalu curiga terhadap pemerintah.

Adriana saat itu menyarankan dilangsungkannya dialog Papua untuk mengurai banyaknya permasalahan di sana, termasuk soal pelanggaran HAM. Usulan itu pun diamini Pastor John Djonga. Sebab menurutnya dialog Papua penting, salah satunya untuk menjernihkan kesalahanpahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah Papua.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".