Keberadaan influencer ibarat dua sisi mata uang, bisa berdampak negatif atau positif. Survei UNESCO menunjukkan, 62% influencer tak memverifikasi konten sebelum membagikannya. Ini berisiko fatal karena mereka dapat menyebarkan misinformasi, hoaks, bahkan propaganda. Di sisi lain, sejatinya, influencer juga bisa jadi agen untuk memerangi disinformasi. Simak podcast Cek Fakta "Viral Berujung Fatal: Bahaya Disinformasi Influencer". Episode ini didukung oleh Internews.

Gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dikecam karena mengancam kebebasan pers. Amran menggugat Tempo membayar Rp200 miliar atas pemberitaan berjudul "Poles-poles Beras Busuk" yang terbit 16 Mei 2025 lalu. Ia berdalih upaya pengadilan ditempuh karena Tempo tak mematuhi pernyataan dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Sementara Tempo menyatakan sudah menjalankannya. Insan pers dan masyarakat sipil menyebut mestinya Amran mencari penyelesaian di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers, bukan ke pengadilan. Gugatan dinilai mengabaikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ini juga mengingatkan kembali ke era pembredelan pers ala Orde Baru. Apakah gugatan Amran terhadap Tempo layak dilanjutkan? Apa dampak gugatan ini terhadap ekosistem pers Tanah Air? Upaya seperti apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat kebebasan pers? Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Direktur LBH Pers Mustafa Layong, Ketua Dewan Pers 2016-2019/ Ahli Pers Stanley Adi Prasetyo, dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Asfinawati.

Inilah top three hoax of the week pilihan yang beredar mulai dari tanggal 31 Okt - 6 November 2025. Ini hasil periksa fakta pilihan dengan tingkat engagement tertinggi pada akun X/Twitter MAFINDO (@TurnBackHoax), bareng Aribowo Sasmito, Co-Founder dan Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). 3. Video Bernarasi Mandi Setelah Makan Picu Asam Urat pada Anak 2. Video Purbaya Seolah Melakukan Percakapan dengan Sri Mulyani dengan Judul SRI vs PUR 1. Video Bernarasi Jokowi Bakal Diadili Imbas Kecerobohannya di Proyek Kereta Cepat

Dalam lima tahun terakhir, stand up komedi menjadi sarana hiburan yang digemari di Indonesia. Stand-up comedy Indonesia mengalami adaptasi dengan kearifan lokal, termasuk logat daerah yang beragam dan isu-isu sosial yang relevan di setiap daerah.Lalu bagaimana eksistensi komika daerah saat ini? Benarkah komunitas stand up daerah mulai menurun karena keterbatasan panggung dan kesempatan open mic di kafe – kafe local?Cak Ukil, Komedian asal Jombang, berbagi kisah tentang perjalanannya di dunia komedi, serta pandangannya tentang perkembangan komedi di daerah. Simak pembahasannya hanya di Podcast Perspektif Baru.

Deket-deket akhir tahun, investor kadang overthinking sama portofolionya. Apalagi pas liat hasil investasi kok merah membara, bukan ijo royo-royo. Kalau kamu cari jawaban yang bisa menenangkan hati, simak obrolan bareng investor saham, Leo Sumadi. Di episode ini akan membahas:1. Kapan saat yang tepat review investasi?2. Apakah value investing masih relevan?3. Apa saja sektor yang Berpotensi naik di akhir tahun?Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Kasus kekerasan seksual di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiasih, Bekasi, menguak realita kerentanan perempuan pekerja di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Korban berinisial RDA sudah melaporkan terduga pelaku, M Kevin Pradana, yang merupakan Kepala SPPG. Ada dugaan korbannya tak berhenti di RDA.Perempuan pekerja di program MBG juga rentan dieksploitasi dalam berbagai bentuk. Misalnya upah dan jam kerja tak jelas, minim perlindungan, hingga faktor keselamatan mereka selama bekerja. Sementara, jumlah perempuan pekerja di dapur MBG mencapai 55 persen dari total 40 ribu petugas SPPG.Celakanya, Peraturan Presiden (Perpres) MBG yang belum lama terbit, justru tidak memerinci aturan teknis soal upah dan jam kerja karyawan SPPG.Faktor apa saja yang membuat perempuan rentan dieksploitasi saat bekerja d dapur MBG? Apakah mereka mendapat perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai?Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Komisioner Komnas Perempuan Irwan Setiawan, Kepala SPPG dapur Katulampa 2 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Siti Nurul Uas Waqi’ah, dan Staf Riset & Advokasi FIAN Indonesia Hana Saragih.

Bayi-bayi ini nyaris dibawa ke luar negeri dengan dalih akan diadopsi. Ini hanya beberapa yang berhasil diselamatkan, pasca terbongkarnya sindikat perdagangan anak lintas negara, April 2025. Mereka kini menghabiskan hari demi hari di panti asuhan. Jurnalis KBR Hoirunnisa melihat lebih dekat kehidupan mereka dan dan mengungkap berbagai tantangan lain terkait upaya perlindungan dan penyelamatan korban. Simak kisahnya di SAGA KBR, yang dibawakan Sindu Dharmawan. Kisah ini memuat deskripsi yang mungkin akan memicu trauma. Semua nama bayi dalam cerita ini disamarkan. --- Editorial: Hoirunisa, Wahyu Setiawan, Sindu Dharmawan, Ninik Yuniati, Malika Sound Designer: Bintang Elian

Akhir Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR. Harus ada perempuan di kursi keanggotaan hingga pimpinan di komisi maupun badan di parlemen minimal 30 persen.Saat ini, dari sekitar 20 AKD, jumlah perempuan yang menjadi pimpinan tak sampai 30 persen. Mirisnya di Komisi VIII yang membidangi perempuan dan anak, justru tidak ada perempuan yang masuk jajaran pimpinan.Menanggapi putusan MK, Ketua DPR Puan Maharani berjanji bakal berdiskusi lintas fraksi untuk menindaklanjutinya. Kapan janji ini bisa terealisasi? Apa saja tantangannya?Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka, dan Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro.

Revisi Undang-Undang HAM masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2026. Lebih dari 60% Daftar Inventaris Masalah (DIM) telah disusun Kementerian HAM dengan menggandeng sejumlah ahli dan tokoh. Komnas HAM menemukan ada puluhan pasal bermasalah dalam draf RUU HAM yang berpotensi memenggal kewenangan Komnas sekaligus memperbesar kewenangan Kementerian HAM. Kondisi ini dinilai bakal mengancam penegakan HAM di Indonesia. Pasal-pasal apa saja yang dianggap bermasalah? Bagaimana gambaran implikasinya? Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur.

Inilah top three hoax of the week pilihan yang beredar mulai dari tanggal 24-30 Oktober 2025. Ini hasil periksa fakta pilihan dengan tingkat engagement tertinggi pada akun X/Twitter MAFINDO (@TurnBackHoax), bareng Aribowo Sasmito, Co-Founder dan Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). 3. Video Bernarasi Prabowo Tidak Percaya Polisi, Serahkan Pemberantasan Judi Online ke TNI 2. Foto Bernarasi Indonesia Terancam Diskualifikasi IOC karena Menolak Visa Atlet Israel 1. Video Bernarasi Natuna Utara Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Whoosh