Dana Bansos Rentan Dikorupsi Parpol (2)

"Tak mudah meminta konfirmasi Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar soal ini. Bekas Ketua Umum PB PMII ini mengatakan, pemotongan dana bansos untuk dana partai itu cuma fitnah."

Muhaimin Membantah 

Belum lama ini, Indonesian Corruption Watch melansir penelitian mereka soal penggunaan dana bansos di sejumlah kementerian.  Hasilnya, dana bansos rawan dipakai untuk pemenangan Pemilu dengan berbagai modus.  Dan ini bukan hal baru, kata peneliti ICW Abdullah Dahlan. 

Pada 2009 lalu, ada kenaikan dana bansos hampir di seluruh kementerian dan lembaga negara dengan jumlah total mencapai lebih 64 triliun rupiah. Hal serupa, kata Abdullah, bakal terjadi untuk Pemilu tahun ini. “Di dalam Peraturan Menteri Keuangan sendiri Nomor 81 Tahun 2012 menjelaskan, soal bagaimana prosedur pemberian dana bansos itu, kewenangan penuh ada di level kementerian. Mulai dari menteri harus merumuskan petunjuk teknisnya, sampai nanti menteri menunjuk siapa yang akan melakukan verifikasi, siapa yang berhak dan tidak berhak menerima dana bantuan sosial tadi. Di Permenkeu ini akan tergambar jelas, kewenangan besar, diskresi yang besar ada di level kementerian,” jelas Dahlan.

Penelusuran KBR68H ke Gresik, Jawa Timur, menunjukkan ada jejak dana bansos Kementerian Tenaga Kerja di LSM PUDAK yang dipimpin Farid Abdillahs. Dari situ muncul nama Chusnunia Chalim alias Nunik – anggota Komisi Tenaga Kerja DPR yang juga orang kepercayaan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar untuk mengatur program kerja di Kementerian Tenaga Kerja.

Awal Desember lalu, para kader Nahdlatul Ulama berkumpul di kantor PBNU Jakarta untuk mendeklarasikan Forum Silaturrahim Politisi Nahdlatul Ulama. Sejumlah politisi NU sudah melanglangbuana ke berbagai partai politik.  Lily Chodijah Wahid, misalnya, dulu di PKB, sekarang jadi caleg Partai Hanura. 

Perempuan berusia 65 tahun ini menjelaskan siapa itu Nunik alias Chusnunia Chalim. “Bu Nunik itu ya memang peranannya sangat besar, karena dia yang memutuskan siapa yang bisa dapat program, kemudian berapa program itu dikembalikan pada partai. Istilahnya bukan pada partai, kepada mereka yang ngurus. (Tapi, nanti alurnya juga ke partai?) Ya pasti ke partai lah! Mau ke mana lagi? (Tapi, dia-Nunik, red- yang masuk ke kementerian juga ke DPR?) Dia dong! Kalau, tanya aja di Kemenakertrans, Nunik itu, ya mendekati menteri lah, powernya,” tutur perempuan berjilbab, ini.

Bekas politisi PKB yang lain, Effendi Choiriemenambahkan, politisi yang sekaligus pejabat pemerintahan punya kepentingan besar terhadap dana bansos.”Cuma, ada yang ketahuan, ada yang tidak. Ada yang terpantau, ada yang tidak. Pasti di sela-sela mereka memanfaatkan bantuan sosial itu, pasti ada unsur politik mereka. Bahkan lebih jauh lagi, bantuan-bantuan sosial itu akan digunakan untuk membina, memupuk konstituen mereka, sentra-sentra mereka, basis mereka. Pada umumnya begitu,” tegas Gus Choi.

Selain demi kas partai, kata Gus Choi, juga untuk memastikan perolehan suara di wilayah tersebut tetap tinggi... lewat uang, barang atau program kerja. “Misalnya, dia mempunyai basis konstituen di sebuah daerah, yang di situ mungkin ada kyai besar, atau ada tokoh siapa, bantuan itu lewat situ. Dalam rangka supaya dia tetap mendukung partainya, kemudian implikasi yang didapatkan adalah rakyat mendukung dia, kan begitu. Itu yang terjadi selama ini,” katanya.

Dan Gresik adalah salah satu lumbung suara bagi PKB.Di Pemilu 2004, PKB meraih 22 kursi DPRD Gresik. Di Pemilu berikutnya, turun jadi 10 kursi. Untuk Pemilu 2014, PKB menargetkan meraup 20 kursi di DPRD Kabupaten Gresik. 

Sumber KBR68H menjelaskan, Chusnunia Chalim alias Nunik banyak berperan dalam program kerja Kementerian Tenaga Kerja. Nunik disebut berkoordinasi langsung dengan Menteri Muhaimin Iskandar soal setoran ke partai dan program yang diloloskan. Nama Arif Rubai juga ada di situ – senior Nunik di Nahdlatul Ulama, juga sesama bekas aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Menurut sumber KBR68H, Arif Rubai yang menyuruh Naeni untuk menagih jatah ke lembaga penerima dana bansos, seperti PUDAK di Gresik. Ketika LSM PUDAK menerima dana bansos pada 2010, Farid mengaku diingatkan untuk ikut membantu suksesi PKB. KBR68H datang ke rumah dan posko pemenangan Nunik di Lampung. Tahun ini, Nunik maju lagi jadi caleg dari Dapil II Lampung. 

Karena sedang reses, Nunik tak ada di kedua tempat itu. Tapi lewat telfon, Nunik menyangkal semua tudingan.

“Enggak tahu. Itu sumber dari mana? Saya enggak tahu. Itu sudah banyak yang tanya. Ini saya lagi di forum soalnya, kebetulan lagi reses. Nanti saja, kapan-kapan, soalnya ini saya juga lagi reses. Banyak yang mengkonfirmasi kayak gitu,” jelas Chusnunia melalui sambungan telfon, Kamis (09/01).

Tak mudah meminta konfirmasi Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar soal ini. Bekas Ketua Umum PB PMII ini mengatakan, pemotongan dana bansos untuk dana partai itu cuma fitnah. 

“(Pada 2010 ada 70 lembaga swadaya masyarakat menerima dana dari Kemenakertrans, masing-masing menerima Rp 100 juta melalui balai di Lembang, yang berada di bawah Dirjen Binapenta. Dana itu bersumber dari APBN-P 2010. Tak lama setelah lembaga itu menerima transfer dana, seorang staf DPR dari PKB menelpon dan meminta jatah 50 persen dari dana yang diterima dengan alasan untuk dana politik, staf tersebut diperintah oleh Arif Rubai, dan dikoordinir oleh anggota DPR Komisi 9, Chusnunia, diduga dana itu mengalir ke PKB dan Bapak, bagaimana tanggapan Bapak?) Wah, salah itu! fitnah itu! Ngawur! Enggak tahu, enggak tahu aku. Saya malah enggak tahu ada balai Lembang. (Tapi, kalau dengan Arif Rubai, kenal?) Enggak tahu!,” jawab Muhaimin, Jumat, (10/01).

Muhaimin langsung mempercepat langkah dan stafnya menutup pintu ruangan. Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengatakan, demi menjamin Pemilu kali ini bersih, sebaiknya para menteri yang nyaleg berhenti dari jabatannya atau memberlakukan moratorium dana bansos. “Akan bias konflik kepentingan, bagaimana memisahkan tugas kementerian, dan konsolidasi kemenangan politik yang sering dilakukan. Dalam kementerian tidak bisa dilihat individu saja. Tapi, struktur maupun program yang ada di kementerian potensial juga akan dipakai, dikonsolidasikan untuk kemenangan.,” 

Di Gresik, Farid Abdillah mengaku masih terus mendapat teror lewat telfon. “Orang saya sendiri juga takut, ketar-ketir, setiap ada nomor yang enggak jelas. Ini nomor Jakarta, siapa ini yang telfon? Kan sudah lama enggak ada yang telfon. Terakhir ya Pak Herry, itu. Telfon. Ya, telfon nanya aja. ‘Mas Farid, barusan saya dapat telpon, katanya terkait program?’. Terus saya ngomong, terus saya jelaskan,” tutur Farid yang sering mencampur bahasa Jawa dan Indonesia ini. 

Menurut Farid, LSM PUDAK masih terus menjalankan program dari dana bansos yang diterimanya tahun 2010. Kini mereka tengah membina tambak ikan seluas setengah hektar untuk budidaya ikan dan udang. Juga menyalurkan dana bansos bagi warga ingin buka usaha kecil-kecilan. Farid mengaku tak takut akan teror dan siap buka-bukaan soal pemotongan dana bansos.  “Nah, bagi saya, idealisme dan kejujuran itu kan, untuk masyarakat, untuk Indonesia itu lebih penting, dari pada saya harus dapat program, terus dipotong,” tegasnya

Editor: Citra Prastuti 

• korupsi
• dana bansos
• PKB
• Muhaimin Iskandar
• icw