Share This

Kupas Tuntas Layanan Kesehatan Masyarakan lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional

RUANG PUBLIK

Rabu, 13 Des 2017 15:28 WIB

Meskipun masih banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki, kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2014 oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah dimanfaatkan oleh 522,9 juta orang. Ini berarti dalam sehari, ada 415 ribu orang yang mendapatkan manfaat dari JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat). Dalam kurun waktu 3,5 tahun, program JKN telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah. Ingin tahu lebih dalam soal ini, semua akan dibahas bersama, Bapak drg. Doni Arianto, MKM sebagai Kepala Bidang Jaminan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Bapak Nopi Hidayat sebagai Kahumas BPJS Kesehatan  dalam Ruang Publik KBR pada kamis, 14 Desember 2017 pukul 09.00 WIB.

Simak di radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, bagi yang di Jakarta bisa dengarkan di Power Radio 89,2 FM Jakarta atau via Facebook : Kantor Berita Radio-KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.