Share This

Optimalisasi Penerimaan melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak

RUANG PUBLIK

Senin, 23 Okt 2017 16:10 WIB

Untuk meningkatkan penerimaan negara ke level mendekati optimal, diperlukan peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan formal (penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh) adalah melalui program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).Dengan program ini, seseorang atau suatu badan hukum yang bermaksud mengakses atau memperoleh layanan publik tertentu wajib menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum mendapatkan layanan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Secara spesifik, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi adalah telah memiliki identitas perpajakan yang jelas dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk dua tahun pajak terakhir.Instansi pemerintah tidak dapat memberikan layanan apabila orang atau badan hukum tersebut tidak memperoleh validasi status perpajakan. Ingin Tahu bagaimana penjelasannya? Dengarkan dan saksikan Ruang Publik KBR Live dari Kantor Ditjen Pajak pada Selasa, 24 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB.

Simak di radio jaringan KBR, bagi yang di Jakarta bisa dengarkan di  103,4 D FM, juga bisa via Youtube Channel:Ruang Publik KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsadi 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 08121188181 atau mention ke akun twitter @halokbr. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.