Menteri Airlangga: Pembiayaan Ekonomi Hijau Tak Hanya dari APBN, tapi Juga Filantropi

"Beberapa program energi baru terbarukan (EBT) memeroleh pembiayaan dari lembaga bidang develompment finance institution maupun export credit agency. "

KBR, Jakarta— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah menyiapkan ekonomi hijau sebagai strategi utama transformasi ekonomi jangka menengah–panjang. 

Saat ini, beberapa skema pembiayaan untuk mendanai ekonomi hijau akan dijalankan. Menurut dia, sumber pendanaan itu bukan hanya berasal dari anggaran negara, tetapi juga dari pembiyaan filantropi.

"Peran pembiayaan hijau menjadi penting. Tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN atau pun penerbitan surat utang atau green sukuk, tetapi instrumen lainnya. Salah satunya yang banyak juga dibahas blended finance yang tentunya perlu didorong. Tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari swasta dan juga dari lembaga-lembaga donor internasional utamanya untuk kelestarian alam," katanya dalam acara Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy, Rabu (23/2/2022). 

Baca Juga:

• Dorong Ekonomi Hijau, OJK Beri Insentif untuk Kredit Kendaraan Listrik
• Tak Tanggung-tanggung, RI Butuh Rp3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon

Blended finance merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari dana filantropi. Dana ini dihimpun masyarakat untuk menggerakkan modal swasta ke pasar negara berkembang dan perbatasan untuk investasi jangka panjang. Skema ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari APBN.

Tidak hanya itu, kata Airlangga, pemerintah terus meningkatkan kerja sama pembiayaan ekonomi hijau dengan lembaga internasional. Beberapa program energi baru terbarukan (EBT) memeroleh pembiayaan dari lembaga bidang develompment finance institution (institusi/perusahaan keuangan) maupun export credit agency (lembaga kredit ekspor). 

Airlangga menambahkan, pemerintah juga membangun sovereign wealth fund (dana investasi negara) untuk mengembangkan peluang investasi jangka panjang, termasuk infrastruktur digital dan infrastruktur lain yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 

"Di sektor keuangan, roadmap keuangan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh OJK tentunya akan mendorong roadmap taksonomi hijau agar Indonsia bisa menjadi salah satu negara yang mempunyai standar hijau sebagai acuan pembiayaan nasional," sambungnya.

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga akan terus membuat kebijakan di sektor infrastruktur dan mekanisme terkait persiapan agar perdagangan karbon bisa dilaksanakan. Salah satunya, yakni dengan dibentuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini diharapkan dapat mendorong terjadinya perdagangan karbon secara transparan. 

Editor: Agus Luqman

• investasi hijau
• Ekonomi Hijau
• airlangga hartarto
• mobil listrik
• motor listrik
• perdagangan karbon
• emisi karbon