Share This

ICW: Proses Seleksi Pimpinan KPK Lebih Mendesak Daripada Revisi UU KPK

Revisi UU KPK selama ini memang jadi sorotan karena ada sejumlah usulan pasal baru yang malah melemahkan kewenangan dan keberadaan KPK.

QUOTE OF THE DAY

Senin, 30 Nov 2015 13:00 WIB

Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015. Kalau Presiden menganggap revisi UU KPK ini penting untuk dilakukan, maka secapatnya Jokowi akan mengirimkan surat presiden (surpres) agar RUU ini dapat dibahas antara pemerintah dan DPR. Artinya Presiden memiliki pilihan untuk menolak atau menyetujui pembahasan RUU KPK dengan penerbitan surat presiden.

Ya, revisi UU KPK selama ini memang jadi sorotan karena ada sejumlah usulan pasal baru yang malah melemahkan kewenangan dan keberadaan KPK. Nah, apa yang harus dilakukan agar revisi UU KPK ini tidak terjadi..? Berikut penjelasan dari Indonesia Corruption Watch ICW, Aradilla Caesar . 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.