Dua pekan jelang Lebaran, harga komoditas di sejumlah daerah melonjak tajam. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harga bawang putih mencapai Rp70 ribu dari sebelumnya sekitar Rp30 ribu per kilogram. Di Purwokerto, Jawa Tengah harga bawang putih bahkan mencapai Rp90 ribu per kilogram.
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya hampir selalu terjadi setiap tahun. Banyak pihak mencoba meraup untung besar-besaran dengan memainkan harga. Menteri Sri Mulyani menyebut permainan harga pangan merupakan kejahatan tingkat tinggi.
Sejak beberapa bulan lalu pemerintah berusaha mengendalikan harga kebutuhan pokok, termasuk membentuk Satuan Tugas Pengendalian Pangan yang melibatkan Mabes Porlri. Selain itu pemerintah kemarin juga meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Melalui layanan ini, masyarakat bisa mengakses informasi harga kebutuhan pokok mulai beras, daging, telur, cabai hingga gula pasir dari pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia.
Masyarakat bisa dengan mudah mengakses harga terbaru dari 10 komoditas pangan melalui situs hargapangan.id maupun menggunakan aplikasi di telepon pintar. Layanan ini mengingatkan pada siaran berita harga sayur-mayur yang pernah populer di RRI pada era Orde Baru.
Namun pengendalian harga tentu tidak mudah jika hanya mengandalkan Satgas Pangan yang bersifat sementara maupun pusat layanan informasi komoditas di internet. Bank Indonesia mengusulkan perlunya undang-undang khusus pengendalian harga serta badan permanen khusus untuk mengawasi harga pokok. Bank Indonesia memang berkepentingan mengendalikan inflasi. Usulan itu mendapat dukungan Mabes Polri yang berkepentingan dalam penegakan hukum bagi para pelaku mafia pangan.
Upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok patut diapresiasi. Namun langkah-langkah itu perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk menyangkut kepentingan petani atau peternak, yang selama ini menderita bila harga anjlok terlalu rendah. Jangan sampai kebijakan pengendalian harga membuat petani miskin.
Mengendalikan Harga Pangan
Banyak pihak mencoba meraup untung besar-besaran dengan memainkan harga. Menteri Sri Mulyani menyebut permainan harga pangan merupakan kejahatan tingkat tinggi.
Satgas Pangan Polres Cilacap menyita 10 ton bawang putih yang telah disimpan selama satu bulan oleh pedagang yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan tidak terdaftar sebagai distributor resmi di Disperindagkop. (Foto: Antara/Idhad Zakaria)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - EDITORIAL
Jangan Ada Impunitas!
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. Upaya Preventif Karhutla
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. Menggali Lubang Kubur KPK
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.Papua Damai
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.KPAI Menegakkan Aturan
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.Abrakadabra DPR
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. Sepuluh Nama
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.Makar Bendera
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. Jokowi Harus Berani
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. Luka Kita
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. Kekerasan Seksual
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.Ibu Kota Baru
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.Banjir Sampah Impor
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. Ibadah
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.Menjaga Marwah KPK
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.Bukan Hanya Rasisme
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.Berharap Wasit yang Adil
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.Prasangka pada Papua
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.Harkat Bangsa Papua
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.Abdul Somad
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Rangkuman Berita Sepekan KBR
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN