Share This

Berperilaku di Media Sosial

Efek buruknya tak disangka-sangka; memecah warga, keluarga, juga demo yang tak kunjung usai. Ada juga efek persekusi; memburu mereka yang berbeda pendapat untuk dihakimi secara sewenang-wenang.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 06 Jun 2017 02:12 WIB

Hoax vs Hoax

Ilustrasi: Hoax vs Hoax

Organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang aturan memakai media sosial. Fatwa itu mengharamkan sejumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media sosial yang dianggap palsu, gosip, mengandung ujaran kebencian, permusuhan dan lain-lain.

Ini adalah upaya merespons media sosial yang gegap gempita penuh muatan negatif, sejak pergelaran Pilkada 2017. Efek buruknya tak disangka-sangka; memecah warga, keluarga, juga demo yang tak kunjung usai. Ada juga efek persekusi; memburu mereka yang berbeda pendapat untuk dihakimi secara sewenang-wenang.

Namun konten negatif ini tak melulu soal agama, khususnya Islam, yang jadi wilayah fatwa MUI. Munculnya fatwa MUI tentang media sosial juga tak serta merta jadi obat mujarab. Apalagi fatwa tak punya ikatan hukum.

Tanpa adanya Fatwa MUI, sudah ada banyak aturan soal cara kita bermedsos - seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga banyak catatannya. Begitu juga Kapolri sudah memiliki surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian. Yang jadi kunci adalah penegakan hukum dan meningkatkan literasi media soal bagaimana semestinya kita berperilaku di media sosial.
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.