Share This

Hoaks Saat Bencana

Hoaks memang musuh kita bersama. Harus diberantas karena menyesatkan dan bisa menimbulkan bencana baru.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 03 Okt 2018 02:01 WIB

Ilustrasi: informasi hoaks

Ilustrasi: informasi hoaks

Berita bohong alias hoaks ibarat virus ganas yang gampang menyebar tanpa kompromi. Kapan pun atau dimana pun, hoaks bisa merajalela. Tak peduli mau pilkada, pemilu atau saat bencana terjadi.

Saat gempa dan tsunami memporakporandakan Palu dan kawasan lain di Sulawesi Tengah, kabar dusta pun menular kemana-mana, terutama melalui media sosial. Bendungan Bili-bili di Kabupaten Gowa dikabarkan ikut retak, padahal aman-aman saja. Walikota Palu disebut meninggal, padahal orangnya masih turut melakukan tanggap bencana pascagempa. Hingga informasi yang membuat panik mengenai akan adanya gempa susulan yang besar, padahal tidak ada seorang ahli pun atau di dunia ini yang secara ilmiah bisa meramalkan kapan gempa terjadi.

Bahkan tidak cuma media sosial. Media nasional pun ikut menyebarkan kabar hoaks gempa susulan, hingga berbagai pihak termasuk LIPI harus ikut mengklarifikasi

Ada sedikitnya delapan kabar dusta menyebar di masyarakat pascagempa Palu . Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk menangkap para pembuat dan penyebar dusta yang meresahkan itu.

Hoaks memang musuh kita bersama. Harus diberantas karena menyesatkan dan bisa menimbulkan bencana baru. Tetapi ada yang harus diperhatikan pemerintah ketika menangani bencana, yaitu gerak cepat dan informasi yang akurat. Tanpa ditutup-tutupi. Ini sepertinya kurang begitu terlihat dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah.

Hingga hari kelima pascabencana di Sulteng, banyak keluhan muncul. Mulai distribusi logistik yang lambat, listrik mati, transportasi daerah lumpuh dan saluran telekomunikasi tersendat. Warga di dalam dan di luar Sulawesi panik sementara kondisi di daerah bencana sulit diakses media. Kehausan informasi penanganan bencana membuat berita palsu mudah menyebar kemana-mana.

Untuk melawan hoaks, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan akses telekomunikasi dan perangkat pendukungnya termasuk listrik pulih secepatnya. Dengan begitu, publik maupun media bisa cepat mendapat informasi akurat.

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.