Share This

Melanggengkan 'Hantu' PKI

Kita tahu sejarah ditulis oleh para pemenang – dan pemenang biasanya jadi penguasa. Rezim Orde Baru membuktikan itu, dengan menyetir narasi sejarah.

OPINI , EDITORIAL

Senin, 18 Sep 2017 05:03 WIB

Polisi blokade kantor LBH Jakarta

Polisi memblokade kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melarang seminar Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Mau sampai kapan kita hidup dihantui bayang-bayang ngeri akan komunisme? Sebegitu ngerinya, sampai aparat membubarkan seminar “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966” di LBH Jakarta. Sebegitu ngerinya sampai TNI merasa perlu memutar ulang film “Pengkhianatan G30S/PKI” kepada para prajuritnya. Sampai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak keberatan film itu diputar di televisi sekarang. “Supaya generasi muda tahu sejarah,” kata dia.

Masalahnya, sejarah yang mana? Kita tahu sejarah ditulis oleh para pemenang – dan pemenang biasanya jadi penguasa. Rezim Orde Baru membuktikan itu, dengan menyetir narasi sejarah yang dilanggengkan lewat buku pelajaran, catatan sejarah, diorama museum, sampai film. Film “Pengkhianatan G30S/PKI” ini memang kontroversial. Tak hanya isinya, tapi juga proses distribusinya mengingat film ini wajib ditonton selama 32 tahun. Film ini menyodorkan rangkaian narasi sesuai keinginan penguasa. Misalnya digambarkan bagaimana para jendral yang diculik itu disiksa, disayat-sayat dan alat kelaminnya dipotong. Padahal hasil visum dan saksi mata memastikan hal itu tidak terjadi.

Begitu rencana putar ulang film ini muncul, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) langsung mewanti: jangan, karena akan memicu trauma buruk dan membahayakan kondisi psikologis. Belum lagi soal kekeliruan sejarah yang dilanggengkan di sana. Sejumlah sejarawan dan saksi hidup bahkan menyebut film ini sebagai ‘cuci otak’ ala Orde Baru.  

Jika film ini betul-betul akan diputar, maka sepertinya kengerian akan komunisme masih akan dilanggengkan Negara. Ketika diskusi penuntasan kasus HAM setengah abad lalu itu justru dibubarkan dan film yang penuh propaganda justru akan diputar kembali. Padahal penuntasan kasus HAM yang terlunta-lunta itulah yang mesti terus didorong publik – karena itu yang sesungguhnya menghantui negara ini.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.