Share This

Mencari Hakim Konstitusi Pro-Perempuan

Calon seperti Anna Erliyana dari Universitas Indonesia, maupun Ratno Lukito dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta tegas-tegas menolak usia perkawinan anak, maupun poligami.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 01 Agus 2018 05:55 WIB

Ilustrasi: Sidang Mahkamah Konstitusi (foto: Antara)

Ilustrasi: Sidang Mahkamah Konstitusi (foto: Antara)

Dua hari terakhir ini Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi sibuk menyeleksi sembilan orang calon penjaga konstitusi, yang akan menggantikan Maria Farida. Maria bakal meninggalkan gedung MK pertengahan Agustus mendatang.

Sosok Maria selama ini dianggap sebagai salah satu hakim konstitusi yang paling konsisten membela kepentingan perempuan dan anak. Ia satu-satunya hakim MK yang berbeda pendapat, ketika pada 2015 MK membolehkan perkawinan usia dini.

Sosok Maria kerap menjadi pembeda dalam setiap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang yang diajukan warga. Sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk pada 2003 lalu, Maria juga masih menjadi satu-satunya perempuan yang pernah menjabat hakim konstitusi.

Meski tanpa ingar-bingar, seleksi dua hari terakhir cukup memberikan angin segar. Sejumlah calon memberikan pandangan yang progresif dan menantang, khususnya menyangkut isu perkawinan anak dan poligami. Calon seperti Anna Erliyana dari Universitas Indonesia, maupun Ratno Lukito dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta tegas-tegas menolak usia perkawinan anak, maupun poligami.

Dari sembilan nama, Panitia Seleksi harus memilih tiga orang, sebelum Presiden memilih satu orang. Karena itu, tugas Panitia Seleksi amat berat untuk mencari pengganti yang kualitasnya setara atau lebih baik dari Maria Farida. Jangan sampai Panitia Seleksi mengecewakan publik dengan memilih calon yang kualitasnya medioker.

Apalagi, publik selama ini banyak yang kecewa dan menyoroti keputusan-keputusan yang dikeluarkan MK, terutama menyangkut kepentingan perempuan dan anak.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.