Share This

Kecewa

Dan kini, Jenderal yang berlumuran darah itu, sangat kentara tak serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sementara penuntasan kasus ini ada di tangannya.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 01 Jun 2018 09:44 WIB

Pertemuan Jokowi dengan Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Presiden menemui keluarga korban pelanggaran HAM membahas kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Sebuah pertemuan yang dinanti, tapi berakhir mengecewakan. Sebab tak nampak ketegasan Presiden Joko Widodo seperti ketika menerima nelayan atau pengemudi supir truk. Dalam dua pertemuan itu, Presiden memboyong para menterinya untuk segera mencarikan solusi. Terbukti, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunda pelaksanaan kapal cantrang. Sementara Polri, diperintah agar memberantas preman-preman. 

Tapi kemarin, Jokowi tak didampingi Jaksa Agung, Prasetyo atau Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Padahal persoalan yang dihadapinya berkaitan langsung dengan dua orang penting itu. Ini lantaran mandeknya berkas penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jaksa Agung selalu beralasan berkas yang diselidiki Komnas HAM tak lengkap. Sedang Menkopolhukam Wiranto adem ayem saja, meski beberapa kali menyebut akan menempuh jalur non-yudisial untuk perkara pelanggaran HAM. Dan yang menggelikan, bekas Panglima ABRI itu malah terkesan menghindari pertemuan Jokowi dengan korban dan penyintas. Ia ngeloyor begitu saja ke mobil dinasnya, ketika dicegat jurnalis.

Wiranto memang jadi duri dalam daging di pemerintahan Jokowi. Ia masuk ke jajaran menteri menggantikan Luhut Panjaitan. Penunjukan Wiranto pun membuat kecewa korban, penyintas, dan pegiat hak asasi manusia. Bagaimana tidak, namanya selalu disebut terlibat secara langsung maupun tidak dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisaksi, dan penghilangan paksa aktivis. Komnas HAM bahkan pernah ingin meminta keterangannya, tapi Wiranto menolak. Dan kini, Jenderal yang berlumuran darah itu, sangat kentara tak serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sementara penuntasan kasus ini ada di tangannya. 

Masa kepemimpinan Jokowi tinggal setahun lagi. Sudah pasti pula, ia akan sibuk mengonsolidasikan kekuatan agar terpilih lagi pada Pemilu 2019 mendatang. Maka menjadi sulit memegang janjinya menuntaskan utang itu dalam waktu yang tinggal sedikit ini.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.