Capres Tukang Pijat

Nurhadi bukan tokoh fiktif. Dia seorang pemijat asal Kudus, Jawa Timur. Ia bersedia menjadi wajah tokoh capres fiktif karena kesal dengan pergesekan politik yang memecah masyarakat.

OPINI | EDITORIAL

Senin, 07 Jan 2019 09:49 WIB

Author

KBR

Contoh Surat Suara Pemilu 2019

KPU memperkenalkan lima surat suara yang akan digunakan dalam Pemilu serentak 2019. (Foto: Antara/Reno Esnir).

Memasuki tahun 2019, gesekan makin sering antara kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Karenanya kehadiran capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo adalah hiburan. Dengan tampilan poster khas politisi tanah air, pasangan ini mengaku didukung Koalisi Tronjal Tronjol Maha Asyik. Lengkap dengan poster kampanye - banyak yang lucu, ada juga yang menyentil. Belakangan, bermunculan juga poster caleg fiktif dengan program yang tak kalah ajaib. 

Nurhadi bukan tokoh fiktif. Dia seorang pemijat asal Kudus, Jawa Timur. Ia bersedia menjadi wajah tokoh capres  fiktif karena kesal dengan pergesekan politik yang memecah masyarakat. Para ‘pencipta’ sosok capres fiktif ini juga ingin melihat masyarakat adem, tak saling mencaci. Nurhadi mungkin ‘hanya’ tukang pijat yang tak punya pengalaman politik. Tapi kekesalan dia nyata. Dirasakan juga oleh banyak orang lain. Saking kesalnya, banyak yang jadi tak peduli pada pesta demokrasi besar ini.

Nurhadi bisa memunculkan senyum dan betulan membawa suasana adem. Tapi tak cukup sampai di situ. Dengan modal kepala adem, kita bergerak. Mencari tahu, memilah hoax dan fakta  serta akhirnya menentukan pilihan politik penting yang hanya datang 5 tahun sekali.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - OPINI

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Koalisi Gemuk Pemerintah Dinilai Ancam Demokrasi