Kemensos Nonaktifkan 16 Ribu KIS Warga Miskin

KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Banyumas.

BERITA | NUSANTARA

Selasa, 15 Okt 2019 13:23 WIB

Author

Muhamad Ridlo Susanto

Kemensos Nonaktifkan 16 Ribu KIS Warga Miskin

Ilustrasi. (Foto: presidenri.go.id/Publik Domain)

KBR, Banyumas – Sebanyak 16 ribu lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik warga miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nonaktif atau tidak bisa digunakan sejak pertengahan tahun 2019 ini.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Banyumas.

Belasa ribu nama itu tak terdaftar lantaran BDT berasal dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Mulai Oktober ini, kata Dewi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas berkirim surat kepada desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan ulang secara berjenjang data warga miskin.

Selain itu, Dinsos juga menugaskan petugas dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data terbaru warga miskin.

Menurut Dewi Kusmayanti, lantaran input data Basis Data Terpadu (BDT) 2019 berakhir pada 6 Oktober 2019 lalu, maka data final BDT baru bisa diinput pada Januari 2020 mendatang.

“Itu Basis Data Terpadu kita pada awal-awal dari PPLS 2011. Jadi sudah lama ya. Orangnya mungkin sudah berubahlah. Sudah mampu, atau sudah pindah. Mereka dimasukkan ke BDT dari desa. Karena kalau dari kami ada petugas desa, untuk melakukan verifikasi validasi, kemudian dimasukkan ke Aplikasi Sipanji, baru masuk ke BDT,” kata Dewi Kusmayanti, Selasa (15/10/2019).

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan selain karen tidak masuk basis data terpadu, ada alasan lain mengapa kartu KIS dinonaktifkan. Di antaranya karena ada ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NIK dobel.

Hal ini, kata dia, disebabkan perubahan status pemegang KIS. Misalnya, sudah menikah atau berpindah tempat, atau berganti Kartu Keluarga (KK).

Dinsos Banyumas mengklaim terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar secepatnya melakukan pendataan ulang warga miskin Banyumas.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14