KBR, Banyumas – Sebanyak 16 ribu lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik warga miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nonaktif atau tidak bisa digunakan sejak pertengahan tahun 2019 ini.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Banyumas.
Belasa ribu nama itu tak terdaftar lantaran BDT berasal dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
Mulai Oktober ini, kata Dewi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas berkirim surat kepada desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan ulang secara berjenjang data warga miskin.
Selain itu, Dinsos juga menugaskan petugas dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data terbaru warga miskin.
Menurut Dewi Kusmayanti, lantaran input data Basis Data Terpadu (BDT) 2019 berakhir pada 6 Oktober 2019 lalu, maka data final BDT baru bisa diinput pada Januari 2020 mendatang.
“Itu Basis Data Terpadu kita pada awal-awal dari PPLS 2011. Jadi sudah lama ya. Orangnya mungkin sudah berubahlah. Sudah mampu, atau sudah pindah. Mereka dimasukkan ke BDT dari desa. Karena kalau dari kami ada petugas desa, untuk melakukan verifikasi validasi, kemudian dimasukkan ke Aplikasi Sipanji, baru masuk ke BDT,” kata Dewi Kusmayanti, Selasa (15/10/2019).
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan selain karen tidak masuk basis data terpadu, ada alasan lain mengapa kartu KIS dinonaktifkan. Di antaranya karena ada ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NIK dobel.
Hal ini, kata dia, disebabkan perubahan status pemegang KIS. Misalnya, sudah menikah atau berpindah tempat, atau berganti Kartu Keluarga (KK).
Dinsos Banyumas mengklaim terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar secepatnya melakukan pendataan ulang warga miskin Banyumas.
Editor: Agus Luqman
Kemensos Nonaktifkan 16 Ribu KIS Warga Miskin
KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Banyumas.
Ilustrasi. (Foto: presidenri.go.id/Publik Domain)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NUSANTARA
Terkena PMK 400 Sapi Mati dan Dipotong Paksa di Jombang
159 ekor dipotong paksa.PMK Kembali Meningkat Warga Magetan Diimbau Tunda Beli Sapi
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"Tim SAR Belum Temukan 3 Anggota Polisi yang Terbawa Arus Sungai Digoel
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.DIY Satu-Satunya Provinsi Ramah Perempuan dan Anak di Indonesia pada 2022
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.Petani Rembang Keluhkan Sulitnya Beli Pupuk Bersubsidi
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.Banjir Aceh Menelan 2 Korban Jiwa
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.26 Ribu Warga Aceh Mengungsi Akibat Banjir
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).Ratusan Warga Mengungsi Bupati Pegunungan Bintang Klaim Kondusif
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.Upaya Kendalikan Harga Pangan Pemkot Bogor Bangun Gudang dan Pertanian Perkotaan
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.Ribuan Kades Demo DPR Tuntut Jabatan 9 Tahun
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“Viral Mahasiswa UNY Meninggal Dipicu Uang Kuliah Rektor Buka Suara
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."PMK Kembali Mewabah Peternak di Rembang Siaga
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"Nelayan Pati Demo Tolak Aturan PNBP 10
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "Perangkat Desa Rembang Tolak Wacana Perubahan Masa Jabatan
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.Petani Magetan Keluhkan Harga Kol Anjlok Jadi Rp300Kg
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” Berkas Lengkap Lima Tersangka Tragedi Kanjuruhan Diadili Senin 16 Januari 2023
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.Nelayan Rembang Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM Hingga Pajak 10 Persen
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan SelatanPolisi Pertimbangkan Hukuman Kebiri kepada Terduga Pelaku Sodomi di Batang
21 anak diduga menjadi korban sodomi.Banjir Pantura Rugikan Pertanian Puluhan Miliar
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."Banjir Semarang Akibat Maraknya Alih Fungsi Lahan
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
Recent KBR Prime Podcast
Gamophobia Bikin Sulit Jalin Hubungan
Kabar Baru Jam 7
Benarkah Proyek Food Estate Gagal?
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Most Popular / Trending