Komnas HAM Papua Terima Laporan Kekerasan Diduga Melibatkan Aparat Keamanan

"Dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kasus kekerasan itu, baik berupa penganiayaan fisik, hingga dugaan penembakan yang menyebabkan korban tewas."

KBR, Jayapura- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua menerima pengaduan sejumlah kasus tindakan kekerasan selama 2020.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey kepada KBR mengatakan kasus yang diadukan diduga melibatkan aparat keamanan dari institusi Polri dan TNI.

Menurutnya, dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kasus kekerasan itu, baik berupa penganiayaan fisik, hingga dugaan penembakan yang menyebabkan korban tewas.

Antara lain bentrok antara TNI dan Polri di Mamberamo. Kemudian di Jayapura dugaan penganiayaan oleh polisi, di Timika dan Nduga penembakan yang menewaskan warga sipil oleh TNI.

"Terkait dengan isu-isu, laporan-laporan penembakan selama tahun 2020, yang diduga melibatkan anggota kepolisian dan TNI, kami memang mendapat laporan dari wilayah Nduga, Timika, Mamberamo, Boven Digoel, Kota Jayapura sendiri," kata Frits Ramandey, Jumat (4/9/2020).

Ia mengatakan dari beberapa pengaduan kasus yang diterima Komnas HAM setempat, baru satu yang berhasil dituntaskan.

Yakni dugaan penganiayaan oleh anggota polisi yang menewaskan seorang warga Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, 16 Mei 2020 silam.

Komnas HAM Papua telah menginvestigasi kasus tersebut, dan mengeluarkan lima rekomendasi. Di antaranya oknum pelaku mesti diproses hukum.

Kata dia, sejumlah pengaduan lainnya kini masih dalam proses tindak lanjut. Komnas HAM sedang menyiapkan tim untuk merespons berbagai pengaduan itu.

Ia mengakui, lambannya penanganan pengaduan tersebut disebabkan pandemi korona. Situasi itu berdampak pada kinerja Komnas HAM Papua dan kebijakan anggaran dalam lembaga itu.

Editor: Sindu Dharmawan

• Komnas HAM Papua
• Komnas HAM
• Kekerasan Aparat
• TNI/Polri
• Papua
• Frits Ramandey