KBR, Jombang–
Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, mengimbau masyarakat tidak panik dan tergesa-gesa dalam mengurus data kependudukannya.
Hal itu menyusul terus membludaknya antrian warga yang hendak mengurus Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil setempat, sejak beberapa bulan terakhir.
Nyono meminta warga benar-benar memperhatikan pengumuman Pemerintah terkait mekanisme dan batas akhir kepengurusan data diri yang wajib dimiliki setiap Warga Negara Indonesia (WNI) ini. Sebab, kata dia, batas akhir mengurus e-KTP bukanlah akhir bulan ini, namun hingga tahun 2017 mendatang.
Soal ini kata Nyono, pihaknya sudah kerap melakukan sosialisasi melalui sejumlah petugas dan media milik Pemerintah.
“Pak Mendagri ini mengumumkan kembali bahwa pelayanan e-KTP sampai 2017. Dipikir masyarakat ini akhir September ini batas waktunya untuk pelayanan e-KTP. Blanko sudah kita siapkan, permintaan kita ke Menteri Dalam Negeri juga diberikan pelayanan”, Kata Nyono Suharli, Selasa (20/09/16).
Hingga saat ini, antrian panjang warga yang mengurus data e-KTP di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Jawa timur, terus terjadi. Ribuan warga masih memadati Kantor Capil dan berdesak-desakan untuk mendapatkan pelayanan petugas.
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, mengakui adanya keterbatasan soal jumlah tenaga dan peralatan penunjangnya.
Meskipun Pemkab setempat sudah membuka layanan ekstra di hari Sabtu dan Minggu serta membuka pelayanan di empat kantor Kecamatan eks Pembantu Bupati atau Kawedanan, namun solusi itu belum sepenuhnya mengurai antrian warga. Karena sejauh ini, petugas masih membatasi layanan sampai 250 orang saja per hari.
Editor: Malika
"Saya minta menginventarisir dan dibikin SOP untuk bisa belajar tatap muka. Khususnya yang zona hijau saya persilakan seperti di Gerlang dan Pranten."
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,” 
Selama 10 hari pelaksanaan PPKM mikro angka konfirmasi positif covid-19 di Banyuwangi tercatat mengalami penurunan sebesar 32,27 persen. 
"Di Puspaga Harapan, juga menjadi tempat untuk mendeteksi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, karena korban bisa melapor jika mengalami kekerasan,"
"Lebih aman karena memakai darah kita sendiri kemudian akan memicu untuk kekebalan dan tidak ada bahan tambahan,"
"Kalau perintah saya jelas dua pilihan. Tangkap kalau bisa ditangkap, kalau tidak, tindak tegas terukur sesuai dengan SOP kita"
“Tolong sampaikan kepada siapapun yang bertanya soal Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur ini, jawab itu 'pasti diteruskan, hanya sekarang menunggu Covid-19 mereda'."
"Doakan mudah-mudahan masih bisa bayar gaji karyawan,“
"Yang jelas masyarakat kurang disiplin,"
“Keenam orang itu langsung dicopot. Jadi sekarang dibebastugaskan dari jabatannya dan sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan oleh Propam Polri, dalam hal ini Polda Kaltim."
“Sampai sekarang hujan abu masih terjadi di Kabupaten Banyuwangi, terutama yang arah Timur lurus dari Gunung Raung. Kalau konsentrasinya lebih tebal yang hari ini,”
Tapi sebagian orang tidak menyadari kalau itu abu vulkanik dari Gunung Raung itu. Karena tadi itu intensitas hujan tinggi jadi tidak begitu terlihat. 
"Aplikasi ini bisa dipakai secara nasional, negara tidak akan kecolongan. Kita bisa langsung melihat by name, by address, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, ada detail kondisi rumah,"
"intensitas hujan yang tinggi selama Januari 2020 mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, tak terkecuali di lahan pertanian."
"Pak Menkes sudah buat edaran minimum 40 persen dari total alokasi bed yang ada di Rumah Sakit harus digunakan untuk pengobatan atau merawat pasien Covid-19."
Alat tersebut berfungsi untuk pengamatan deformasi gunung api
"Karena itulah dibutuhkan suatu pendorong untuk lima kali lipatnya. Baru kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk bisa mengurangi tingkat kematian bencana ini," 
"Nakes yang belum divaksin, bawa KTP bersangkutan, kita cek di database Nakes dan muncul e-tiket langsung kita minta untuk divaksin."
"Kebijakan memindahkan yang gejala ringan ke nonrumah sakit, maka BOR (bed occupancy rate) rumah sakit ada di 70 persen," 
