Rumah Dinas Sudah Hancur, Masih Masuk Pos Anggaran Pemeliharaan APBD Nunukan

"DPRD menolak membahasnya karena dokumen itu kembali mencantumkan anggaran pemeliharaan rumah dinas bupati Nunukan sebesar Rp1 miliar. Padahal rumah dinas bupati itu sudah dirobohkan sejak 2012 lalu."

KBR, Nunukan – DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menolak membahas rencana perubahan perencanaan anggaran pembangunan APBD 2015 yang diajukan pemerintah Kabupaten Nunukan. 

Rencana perubahaan anggaran itu diajukan melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2015, sejak Agustus lalu. 

Anggota Badan Anggaran DPRD Nunukan Hadra Andi Hamit mengatakan DPRD menolak membahasnya karena dokumen itu kembali mencantumkan anggaran pemeliharaan rumah dinas bupati Nunukan sebesar Rp1 miliar. Padahal rumah dinas bupati itu sudah dirobohkan sejak 2012 lalu.

"Pengadaan alat rumah tangga, perubahannya ada 1 miliar lebih. Selama ini kan kita tahu rumah dinas kepala daerah sudah tidak ada. Makanya kami kembalikan KUA–PPAS ke pemerintah  untuk direvisi," kata Hadra Andi Hamid Senin (07/09/20105).

Anggota Badan Anggaran DPRD Nunukan Hadra Andi hamid meminta pemerintah menghapuskan anggaran pemeliharaan rumah jabatan bupati Nunukan dalam KUA–PPAS RAPBD Perubahan tahun 2015.

Rumah jabatan Bupati Nunukan senilai Rp7 miliar rupiah itu baru dimanfaatkan selama tujuh tahun. Pada 2012, pemerintah Kabupaten Nunukan menghancurkan rumah itu dengan alasan untuk direhabilitasi dan dibuat guest house. 

Editor: Agus Luqman 

• APBD Perubahan
• nunukan
• kalimantan utara
• anggaran daerah