covid-19

Tumpang Tindih Data Stok Vaksin, Vaksinasi di Jawa Barat Terganggu

Pemerintah pusat mengganggap Provinsi Jawa Barat masih memiliki jatah vaksin mencukupi. Sementara pada pelaksanaannya, proses vaksinasi menganggap sudah stok vaksin sudah habis.

BERITA | NUSANTARA

Kamis, 05 Agus 2021 10:51 WIB

Tumpang Tindih Data Stok Vaksin, Vaksinasi di Jawa Barat Terganggu

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 ke remaja di Gedung IPB Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/8/2021). (Foto: ANTARA/Arif Firmansyah)

KBR, Bandung - Program vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat terganggu perbedaan data penggunaan vaksin.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan selama ini laporan data penggunaan dan penyaluran vaksin ke Kementerian Kesehatan menggunakan aplikasi Smile dan Big Apps. Big Apps digunakan untuk data penggunaan.

“Tapi tadi ada masalah yang sedang kita perbaiki. Tidak semua meng-update gudang (vaksin) ini dengan waktu yang kita harapkan. Sehingga ada gap data. Kita temukan gap sekian ribu dosis, itu sedang kita telesuri dimana permasalahannya,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan daring dari rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, 4 Agustus 2021.

Ridwan Kamil mengatakan dengan kondisi itu pemerintah pusat mengganggap Provinsi Jawa Barat masih memiliki jatah vaksin mencukupi. Sementara pada pelaksanaannya, proses vaksinasi menganggap sudah stok vaksin sudah habis.

Ridwan Kamil menyebutkan contoh kasus soal kendala pelaporan jumlah ketersediaan dan penggunaan vaksin itu, terjadi di berbagai institusi pemerintah.

“Termasuk juga yang TNI dan Polri. Jumlah yang sudah di vaksin masih belum semua terlaporkan. Sehingga dari catatan TNI dan Polri sudah dilaksanakan vaksinasi, tapi dari catatan ke pemerintah pusatnya belum terhitung secara proposional di pemerintah kabupaten dan kotanya,” kata Ridwan Kamil.

Ia mencontohkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaksanakan vaksinasi di Kota Cimahi. Namun pelaporannya menggunakan aplikasi akun milik kepolisian.

Sehingga data yang ada menjadi tumpang tindih. Ini menjadi pemicu adanya kekurangan vaksin di tingkat puskesmas.

“Saya meminta agar pemerintah pusat memberikan jumlah vaksin yang proposional sesuai dengan risiko jumlah penduduknya. Jadi pemberian jumlah vaksin ke DKI Jakarta dan yang ke Jawa Barat tidak disamakan, karena penduduk kita lima kali lipat jumlahnya,” kata Ridwan Kamil.

Ia memaklumi kebijakan pemberian jumlah vaksin oleh pemerintah pusat, terutama untuk pemberian vaksin di daerah zona tinggi paparan COVID-19 (zona merah).

Kebutuhan ideal vaksin untuk Provinsi Jawa Barat mencapai 15 juta dosis. Itu jika ingin target vaksinasi wilayah tercapai.

“Kalau Desember harus beres, maka Jawa Barat harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan, dengan total 76 juta dosis. Ini pertanyaan besar, apakah bisa dipenuhi seperti itu,” kata Ridwan Kamil.

Dari hitungan pemerintah Jawa Barat, kecepatan vaksinasi Covid-19 yang harus dikejar juga menembus lebih dari 400 ribu dosis setiap hari. Tak hanya itu, vaksinator juga harus ditambah hingga 22 ribu orang.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Tuberkulosis (TB) pada Anak