KBR, Ternate- Pemerintah Kota Ternate menyebut Peraturan Daerah tentang pembatasan minuman beralkohol mampu menurunkan aksi kriminal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Ternate, Arief Gani mengatakan, hal itu dapat dilihat dari grafik
kejahatan yang tercatat di kepolisian setempat yang menunjukan tingkat kejahatan kian menurun setelah perda itu benar-benar diterapkan. Keberhasilan perda tersebut kata dia, juga disebabkan koordinasi yang baik antara jajaran pemkot dengan aparat kepolisian.
"Untuk Kota Ternate sendiri melarang, Peraturan Daerahnya melarang, pemerintah kota selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian menyita semua yang masuk, baik itu bir maupun cap tikus yang sering ditangkap itu langsung dimusnahkan. Dari sisi moralitas sangat menguntungkan karena dengan berkurangnya peredaran minuman keras (Miras) yang ilegal ini kan dengan sendirinya mengurangi angka-angka kenakalan, nah itu bisa kita lihat di data statistik di Polres banyak kenakalan, tauran, perkelahian disebabkan oleh Miras, dengan tidak adanya itu kita bisa melihat sendiri kondisi semakin kondusif," katanya.
Ia menambahkan, semakin amannya Kota Ternate dipastikan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab, investor tidak ragu untuk menginvestasikan modalnya di Kota Ternate. Selain itu kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan nyaman dapat tercapai.
Editor: Bambang Hari
159 ekor dipotong paksa.
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” 
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan
21 anak diduga menjadi korban sodomi.
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
