Tertunda 43 Tahun, Proyek Penyediaan Air Minum Umbulan Siap Dibangun

Proyek itu memerlukan investasi senilai Rp 4,51 triliun dengan partisipasi swasta senilai Rp 2,05 triliun.

BERITA | NUSANTARA

Kamis, 21 Jul 2016 20:05 WIB

Author

Dian Kurniati

Tertunda 43 Tahun, Proyek Penyediaan Air Minum Umbulan Siap Dibangun

Ilustrasi



KBR, Jakarta- Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur akhirnya siap dibangun setelah tertunda 43 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek itu bakal dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Menurutnya, ini adalah proyek pertama di sektor air yang mendapat dukungan pemerintah berupa viability gap fund (VGF).

"Kalau istilahnya, hari ini menetas. Proyek ini memang kemudian menyandang banyak predikat. Walaupun bukan yang pertama dalam skema KPBU di sektor air yang pertama. Tetapi, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menberikan dukungan melalui VGF, dan ini adalah proyek air minum pertama yang dapat VGF," kata Darmin di kantornya, Kamis (21/07/16).

Darmin mengatakan, proyek ini pertama kali direncanakan pada 1973, tetapi akhirnya mandek dan tidak dilanjutkan. Baru kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-Pupera) mengkajinya kembali dan menjadikannya salah satu proyek percontohan dengan skema KPBU.

Hari ini, ditandatangani perjanjian kerja sama antara Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang berperan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJKP) dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan sebagai badan usaha yang  dibentuk oleh konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor yang memenangkan lelang proyek KPBU SPAM Umbulan. Proyek itu memerlukan investasi senilai Rp 4,51 triliun dengan partisipasi swasta senilai Rp 2,05 triliun. SPAM Umbulan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan air 1,3 juta warga di tiga kabupaten dan dua kota di Jawa Timur.

Dalam pembangunan proyek itu, pemerintah memberikan dukungan kelayakan senilai Rp 818 miliar, melalui surat persetujuan final dukungan kelayakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan, untuk memastikan adanya keterjangkauan harga beli air dan tetap menjaga aspek kelayakan proyek itu. Sementara itu swasta akan bertanggung jawab menyediakan sebagian dana lainnya. Proyek itu menggunakan skema build operate transfer (BOT) dengan masa konsesi 25 tahun, meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan dan jaringan transmisi berkapasitas 4.000 liter per detik.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri

Alokasi Bijak THR Masa Pandemi

Atasi Duka Sepeninggal Orang Tersayang

Kontroversi Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam