Pelanggaran Terbanyak Pilpres di Bali: Kekurangan Surat Suara

"KBR, Denpasar - Kekurangan surat suara menjadi kasus terbanyak selama proses pencoblosan di Bali."

KBR, Denpasar - Kekurangan surat suara menjadi kasus terbanyak selama proses pencoblosan di Bali. Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia mengatakan kekurangan surat suara terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Karang Asem, Gianyar, Jembrana, Buleleng, Kota Denpasar Dan Kabupaten Badung.

Akibat kekurangan surat suara proses pencoblosan Rabu (9/7) kemarin sempat terhenti sekitar  setengah jam, namun Ketut Rudia mengatakan kasus ini sebenarnya termasuk pelanggaran administrasi, namun bisa langsung diselesaikan di tingkat TPS.

“KPU memang menyiapkan untuk surat suara Pemilu ulang. Nah kemudian yang di Karang Asem dan desa Antape hari itu juga di penuhi. Sejauh ini pantauan kita masih berjalan baik dan masing-masing pasangan menjaga kondusifitas wilayah  hingga keamanan Bali tetap damai, aman dan tetap terjaga”  ujarnya.

Ketut Rudia mengatakan bahwa kekurangan surat suara ini disebabkan karena kekurang cermatan penyelenggara Pemilu dalam memasukan surat suara dalam distribusi logistik karena aturannya dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) harusnya ditambah 2 persen surat suara. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang menyebabkan banyak kesalahpahaman pada warga pendatang.

Warga yang tidak bisa memilih banyak terjadi di kalangan mahasiswa dari luar Bali.  Namun saat ini Ketut Rudia menambahkan yang perlu diwaspadai saat ini adalah proses rekapitulasi di tingkat desa.

“Yang menjadi fokus kami adalah pergerakan surat suara ini yang sudah tertuang di formulir masing-masing saksi, yang perlu diantisipasi soal penggelembungan surat suara dan jika itu terjadi sudah tindak pidana. Pengawasan di tingkat desa sudah maksimal karena satu desa ada 4-5 pengawas,” ujarnya.


Editor: Luviana

• Bali
• pilpres
• suara