Seluruh Kantor Samsat di Maluku Utara Diduga Manipulasi Data Kendaraan Bermotor

""Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan pergantian Kepala Samsat-Samsat di kabupaten/kota," kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Wahda Zainal."

KBR, Ternate - DPRD Provinsi Maluku Utara mencurigai kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara memanipulasi data-data kendaraan bermotor.

Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara Wahda Zainal Imam mengatakan akibat manipulasi itu diduga terjadi kerugian negara senilai lebih dari Rp13 miliar.

Jumlah dugaan kerugian negara itu sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

"Temuan di Samsat-Samsat itu sangat besar, kurang lebih ada Rp13 miliar, kalau ndak salah. Itu indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara. Karena manipulasi data mobil, ya pajak kendaraan bermotor yang sangat banyak dan berulang-ulang setiap tahun," kata Wahda Zainal Imam kepada KBR, Kamis (30/6/2016).

Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara Wahda Zainal Imam berharap pemerintah daerah masing-masing atau bupati dan kota di Maluku Utara segera mengevaluasi kinerja pejabat di Samsat. Bahkan bila perlu, kata Wahda, ia menyarankan ada pergantian pimpinan Samsat di daerah.

"Kalau pun ada yang membandel, segera di-proyustisi-kan (proses hukum) supaya ada efek jera," kata Wahda Zainal.

Wahda menambahkan, saat ini Kepala Samsat Kota Ternate telah ditahan dan diproses hukum karena manipulasi. Sedangkan, pimpinan Samsat Kabupaten Halmahera Barat sedang dalam proses penyidikan atas dugaan manipulasi data kendaraan bermotor itu.

"Tindakan hukum yang sama juga harus diberlakukan kepada Samsat-Samsat di kabupaten/kota lain. Sebab, memanipulasi data kendaraan bermotor menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit," kata Wahda Zainal Imam.

Editor: Agus Luqman 

• Maluku Utara
• DPRD
• SAMSAT
• Kantor Samsat
• kendaraan bermotor
• kerugian negara
• BPK
• Ternate