CPO Fund Dikhawatirkan Percepat Laju Konversi Lahan

Lahan adat atau lahan masyarakat adat bakal menjadi sasaran perampasan.

BERITA | NUSANTARA | NASIONAL

Rabu, 03 Jun 2015 13:03 WIB

Author

Ade Irmansyah

Ilutrasi Perkebunan Sawit. Foto: Antara

Ilutrasi Perkebunan Sawit. Foto: Antara

“Program pemerintah ini justru malah melahirkan permasalah baru. Lahan Masyarakat adat akan dicuri dan ini akan menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan negara. Efeknya akan ada pelanggaran Hak Asasi Manusia”, ujar Sekertaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan pada program Talk Show Jalan Setapak KBR, Selasa (2/6/2015). 

Hal itu disampaikan Abdon Nababan Aterkait beleid mengenai pungutan dana pengembangan sawit atau yang dikenal sebagai CPO supporting fund (CSF) yang baru diteken Presiden Joko Widodo awal bulan lalu.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan dana pungutan perkebunan sawit atau CPO Fund akan dimanfaatkan untuk pengelolaan sawit berkelanjutan. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dana itu tidak hanya dialokasikan untuk perbaikan kerusakan lingkungan akibat ekspansi lahan sawit, namun juga dimanfaatkan untuk pengembangan biofuel. Selain itu, hasil dana pungutan ini juga akan digunakan untuk menutup selisih harga BBM dan solar. Dadan mengatakan bahwa CPO Fund adalah untuk pengelolaan sawit yang berkelanjutan.

Menurut Abdon, program ini bakal menjadi kebijakan energi nasional yang bakal mengonversi bahan bakar minyak ke bahan bakar nabati. Dengan kata lain, perluasan dan penambahan luas perkebunan Kepala Sawit akan dipercepat demi mencapai target pemerintah tersebut. Efeknya, lahan adat atau lahan masyarakat adat bakal menjadi sasaran perampasan. 

“Sekarang kebun sawit kita itu ada 13,5 juta hektar dengan produk CPO 2014 31,5 juta. Maka target pembangunan 20 juta hektar itu bakal bisa bertambah dengan masuknya program bio fuel ini. Akibatnya tentu deforestasi akan meningkat karena akan lebih banyak lahan yang diperlukan,” ujarnya.

Kata Abdon, meski ada masyarakat adat yang bermata pencaharian berkebun sawit, jumlahnya sangat kecil. Jadi menurutnya, alasan pemerintah yang bakal berlakukan program ini dimanfaatkan untuk pengelolaan sawit berkelanjutan tidak tepat sasaran ketimbang terampasnya lahan masyarakat adat lain yang tidak berkebun sawit. 

“Jangan sampai ini hanya upaya pemberian keleluasaan kepada swasta untuk menguasai lahan sawit Indonesia mengingat pengelolaan dana ini akan dikeluarkan dari APBN. Saya juga tidak yakin jumlah yang sedikit masyarakat adat yang berkebun sawit itu disertakan dalam pengeloaan program tersebut,” ujarnya.

Dia juga mendesak pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam pengawasan dan pengelolaan CPO fund kedepannya. Pasalnya kata dia ketika pemerintah dan swasta dibiarkan tanpa ada pengawasan dari rakyat, maka disitu sumber kejahatan tengah berlangsung.

Hal senada juga disampaikan oleh Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi. Menurut dia, program ini hanya akan mengakibatkan semakin besarnya deforestasi atau penggundulan hutan lindung di Indonesia. Selain iti kata dia, kebijakan pengalihan dana subsidi BBM untuk membeli CPO hanya akan mendzolimi masyarakat. 

“Dalam program ini pemerintah melakukan dua kesalahan, pertama sudah mencabut subsidi dari rakyat dan menjadi pembeli dari CPO. Dan yang kedua negara memposisikan rakyat membeli CPO dari pihak yang selama ini sudah merampas kehidupan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sangat terburu-terburu dalam memberlakukan program ini. pasalnya kata dia, Indonesia masih belum siap dalam segi infrastruktur. Misalnya soal sebagian besar mesin di Indonesia termasuk kendaraan bermotor tidak didesign untuk berbahan bakar CPO. Apabila dipaksakan, maka rakyat dipaksa juga untuk merubah itu semua. 

“Di kampung atau didaerah, BBM memang diperlukan oleh masyarakat, tetapi ketersediaan lahan untuk mencari penghasilan tetap paling dibutuhkan. Ketika wilayah kerja mereka dirampas dan saat ini mereka disuruh membeli bahan bakar dari CPO maka itu menurut kita kejahatan yang dilakukan negara kepada rakyat,” ujarnya.

Kata dia, negara harus menyelesaikan permasalahan yang selama ini tidak pernah terselesaikan terlebih dahulu sebelum memberlakukan program ini. Pasalnya menurut dia, permasalahan mulai dari sosial hingga permasalahan lingkungan yang diakibat dari perkebunan kelapa sawit yang terjadi selama ini tidak pernah terselesaikan. 

“PR yang besar yang harus diselesaikan pemerintah yang pertama segera memulihkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Yang kedua mengembalikan hak rakyat dan menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus terbuka terkait masalah ini. Jangan sampai ada anggapan bahwa negara tengah menutupi suatu kejahatan besar dari pengusaha perkebunan. 

“Apakah betul-betul mau mendorong penurunan konsumsi terhadap bahan bakar fosil karena negara memikirkan energi kotornya atau negara tengah mengikuti satu design para pengusaha atas taipan kelapa sawit agar mereka punya pasar terhadap hasil kebun kelapa sawitnya. Soalnya program ini lebih banyak kerugiannya,” pungkasnya.

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Pekan Diplomasi Iklim

Pekan Diplomasi Iklim

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Prabowo Masuk Kabinet, Pengusutan Kasus HAM Diprediksi Mangkrak