Banyuwangi Dapat Opini WTP Tiga Tahun Berturut-turut

"Ini berarti kabupaten tersebut sudah tiga tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK."

KBR, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014. Ini berarti kabupaten tersebut sudah tiga tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK. Padahal, Banyuwangi sebelumnya pernah mendapat opini Disclaimer dari BPK.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini menunjukkan pengelolaan keuangan Banyuwangi yang semakin baik. Anas berharap, kinerja ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk anggaran-anggaran program pembangunan yang besar, Pemkab Banyuwangi bahkan mengundang BPK secara khusus untuk melakukan audit tertentu untuk memastikan tidak ada permasalahan dan penyimpangan.

“Alhamdulillah kita bisa WTP kembali tiga tahun berturut- turun bisa WTP. BPK mengapresiasi dan setiap Banyuwangi sudah trail and error sejak 2012, maka kepala BPK memuji Banyuwangi karena satu- satunya kabupaten di Jawa Timur. Kita tidak bisa lagi main-main kayak dulu dan ini akan lebih teliti. Kkita sekarang di Indonesia baru dua audit BPK yang akrual buss yang diterapakan di 2014 yaitu Kabupaten tangsel dan Kabupaten Banyuwangi,” kata Abdullah Azwar Anas, Rabu (3/6/2015).

Selain mampu meraih opini WTP, Banyuwangi juga mendapat apresiasi dari BPK karena telah menerapkan laporan akuntansi berbasis akrual.

Banyuwangi sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual ini setahun lebih cepat dari ketentuan, yaitu tahun 2014. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015.

Sebelumnya, LKPD menggunakan basis kas. Banyuwangi tercatat sebagai satu-satunya daerah di Jatim yang telah menerapkan laporan berbasis akrual. Di Indonesia, yang telah menerapkan laporan model anyar yang lebih rinci dan detil itu tak lebih dari tiga daerah. Anas mengatakan, laporan berbasis akrual pada dasarnya lebih informatif dibandingkan sekedar informasi saldo dan keluar masuknya uang di Kas Daerah.

Dengan laporan berbasis akrual, kepercayaan publik akan semakin tinggi. Pasalnya, implementasi laporan keuangan berbasis akrual perlu didukung sistem pengelolaan yang kuat untuk membentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat.

Editor: Quinawaty Pasaribu

• WTP
• Wajar Tanpa Pengecualian
• BPK
• LKPD
• Banyuwangi