Sepuluh Stasiun Televisi Terancam Dicabut Izin Siarannya

"Sepuluh stasiun televisi swasta yang berkantor di Jakarta terancam dicabut izin siarannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat. Puluhan stasiun tv itu diduga menyiarkan materi siaran berkategori kampanye bagi pasangan calon presiden."

KBR, Bandung - Sepuluh stasiun televisi swasta yang berkantor di Jakarta terancam dicabut izin siarannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat. Puluhan stasiun tv itu diduga menyiarkan materi siaran berkatagori kampanye bagi pasangan calon presiden. 

Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Jawa Barat Nursyawal mengatakan, stasiun televisi swasta yang terancam sanksi tersebut didominasi tiga kelompok grup media. 

Menurutnya, siaran berkatagori kampanye itu dianggap berpotensi melanggar Undang Undang Pemilu Presiden nomer 42 tahun 2008 serta Undang Undang Penyiaran nomer 32 tahun 2002 tentang netralitas isi siaran media penyiaran.

"Yang kami tampilkan contoh-contoh yang ekstrim saja. Yang ekstrim itu kan ada tiga, RCTI, Global TV karena MNC group. TV One, ANTV, Metro TV. Jadi tiga kelompok media ini yang ekstrim sekali,” papar Nursyawal. 

“Saya tidak mengatakan mereka berpihak ya, karena makanya saya mengatakan cenderung berpihak karena belum diklarifikasi. Apakah pura-pura lupa atau lupa, pura - pura enggak tahu atau memang enggak tahu," tambahnya. 

Kata Nursyawal, untuk stasiun televisi di luar tiga kelompok grup media tersebut, pelanggarannya dinilai tidak terlalu signifikan. 

Dalam waktu dekat, KPI Jawa Barat akan melayangkan surat teguran terlebih dulu kepada sepuluh stasiun televisi di Jakarta, yang siarannya terpancar di Jawa Barat. 

KPI Jawa Barat mengindikasikan adanya keberpihakan stasiun televisi terhadap salah satu pasangan calon presiden usai melakukan studi kualitatif isi siaran televisi selama sepekan terakhir dari 25 - 27 Mei 2014. Penelitian itu dilakukan adanya aduan dari masyarakat melalui puluhan pesan singkat dan media sosial.

Editor: Antonius Eko 

• televisi
• KPID jawa barat
• pilpres