BIN: Tindak Komunis, Kami Tidak Kebablasan

""Dasar hukumnya sudah jelas.""

KBR, Jakarta- Badan Intelejen Negara (BIN) menampik aksi apparat yang menertibkan penyebaran komunisme dianggap kebablasan. "Sudah ada dasarnya kok. Kebablasan itu gimana? Tetap aja yang nangkepin kita, yang proses polisi nanti kan disidangkannya oleh kejaksaan. Itu kan mekanisme kerja kita," kata Kepala BIN Sutiyoso di kompleks Istana, Jumat (13/5/2016). 

Kata dia, dasar hukumnya sudah jelas. "Di UU kan ada, simbol-simbol itu dalam bentuk apa pun, menggunakan media apa pun. You lihat aja, di UU nomor 27 tahun 1999. Itu tadi perintah presiden, menanganinya, koridornya hukum kita, kita nggak akan keluar dari situ," tambahnya.

Apalagi kata dia, paham komunisme memang terlihat marak. Itu sebab, menurutnya, presiden memberi instruksi kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, BIN dan Panglima TNI untuk menindak. 

Sutiyoso menambahkan, aparat penegak hukum mengenali tanda-tanda penyebaran komunisme dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) lantaran telah berpengalaman pada 1948 dan 1965. 

"Iya memang indikatornya itu kelihatan, marak lah, kita kan sudah punya pengalaman sama dia, tahun 1948, 1965. Kalau mengintepretasikan UU itu mungkin bisa aja berbeda-beda, tapi kepolisian mengartikan seperti itu" tutupnya.

Sebelumnya presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Johan Budi, telah memerintahkan Kapolri dan TNI AD untuk menghentikan tindakan yang berlebihan dalam dugaan penyebaran komunisme. (Selengkapnya: Aparat Sweeping Atribut, Jokowi: Jangan Berlebihan, Hormati HAM!) Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Literasi, hari ini juga melakukan aksi damai sebagai tanda protes sweeping buku-buku yang terkait komunisme. (Baca juga: Aliansi Aktivis Literasi: Upaya sweeping ini harus kita lawan!)

Editor: Dimas Rizky

• tragedi65
• sweeping buku
• komunisme